Mediaumat.news – Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Ishak Razak menyatakan pemerintah lamban dan tidak serius mengatasi pandemi yang berujung pada perlambatan ekonomi.

“Sejauh ini kalau kita lihat, pemerintah ini sangat lamban dan tidak serius dalam mengatasi pandemi. Bagaimanapun juga perlambatan ekonomi ini penyebabnya adalah terjadinya pandemi yang berlarut-larut,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Selasa (1/12/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.

 Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk melakukan penanganan Covid-19 justru kontra produktif. Salah satunya dengan tetap mengadakan pilkada. Padahal, korban Covid-19 terus meningkat dengan tajam.

“Di satu sisi Covid-19 meningkat dengan tajam, di sisi lain upaya pemerintah untuk melakukan penanganan justru terbalik. Bahkan banyak kebijakan yang kontra produktif. Salah satu contohnya kebijakan untuk mengadakan pilkada. Ini kan akan menambah jumlah kasus Covid-19. Jangankan masyarakatnya, calon kepala daerahnya banyak yang terkena Covid-19,” bebernya.

Dari segi anggaran, untuk penanganan Covid-19 yang sejatinya penyebab krisis ekonomi, justru tidak terserap dengan baik. “Kemudian kalau dilihat dari sisi anggaran, yang paling mudah dianalisa, untuk penanganan Covid-19, program ekonomi nasional itu baru 60% yang terserap dari 700 triliun. Yang paling parah anggaran kesehatan, baru 35% padahal ini yang menjadi esensi dari penyebab krisis. Justru penanganan kesehatan tidak mendapatkan prioritas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius,” ungkapnya.

Sekalipun pemerintah mengeluarkan bantuan sosial berupa kartu prakerja dan dana bantuan untuk UMKM, anehnya sebagian besar bantuan itu salah sasaran. “Kalau kita membaca survei BPS yang terakhir, kartu prakerja ini 70% diterima oleh orang yang sudah bekerja. Padahal kartu ini didesain untuk orang yang terkena dampak Covid-19 yang mengalami PHK. Tapi justru orang yang bekerja yang mendapatkan kartu ini,” bebernya.

Ia juga menyebut, bantuan untuk UMKM, menurut survei Bank Dunia, hanya 7 atau 8 % UMKM ini mendapat bantuan dari pemerintah. Sehingga ini berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat kecil.

Menurut Ishak, puncak krisis ini akan terjadi bila pandemi tidak segera diatasi dan masyarakat menengah ke bawah yang tidak punya pekerjaan sudah kehabisan tabungan.

“Ketika terjadi PHK, penurunan ubah dan jam kerja, sebagian besar masyarakat kelas bawah ini mengalami penurunan pendapatan. Menurut survei BPS, 30% responden itu tidak punya pekerjaan. Tapi beberapa, mungkin ada yang punya tabungan. Ketika penanganan pandemi semakin berlarut-larut, itu yang bisa menjadikan kita berada di puncak krisis,” pungkasnya.[] Billah Izzul Haq