Pemerintah Hasina Pengkhianat Tidak Dapat Menghentikan Kejatuhannya dengan Menyerahkan Pelabuhan Chittagong yang Strategis ke India

Berita

Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada hari Kamis. Hasina menawarkan pelabuhan negaranya, Chittagong ke India, untuk digunakan oleh Assam dan Tripura. Keputusan ini akan mengarah pada hubungan yang lebih baik antara kedua negara. Jaishankar juga mengundang Hasina untuk mengunjungi New Delhi. Undangan tersebut disampaikan atas nama PM Narendra Modi. “Saya menyampaikan (kepada Hasina) bahwa kami menantikan kunjungannya ke India pada saat dia merasa nyaman,” kata Jaishankar, seraya menambahkan bahwa sejumlah masalah yang berkaitan dengan hubungan bilateral serta isu-isu rasional dan global muncul saat dia menyerukan hal itu kepada PM Bangladesh.

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Hasina mengatakan bahwa kedua negara harus meningkatkan hubungan yang erat lebih lanjut, sekretaris persnya Ihsanul Karim mengatakan kepada PTI. Dia mengatakan kepada Jaishankar bahwa konektivitas yang meningkat yang saling menguntungkan diperlukan terutama akan menguntungkan wilayah timur laut India dengan digunakannya pelabuhan Chittagong di tenggara Bangladesh, kata Karim. (Sumber: Times of India, 28 April 2022)

Komentar:

Tawaran Sheikh Hasina untuk menyerahkan pelabuhan utama Bangladesh – Pelabuhan Chittagong – untuk digunakan oleh India membawa bahaya besar bagi kedaulatan strategis Bangladesh. India telah mencoba mengakses pelabuhan vital ini selama beberapa dekade dan memiliki perjanjian juga dengan Bangladesh pada tahun 2018 tanpa adanya kemajuan signifikan setelahnya kecuali hanya uji coba. Konektivitas ini masih tetap penting bagi India karena rute dari negara bagian timur laut India seperti Assam dan Tripura ke pelabuhan Chittagong lebih pendek daripada rute ke pelabuhan Kolkata di India.
Kunjungan Jaishankas dilakukan setelah pemerintah Hasina mengatakan akan mencari dukungan India untuk mendesak Amerika agar mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Batalyon Aksi Cepat (RAB), yang dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa. Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr AK Abdul Momen mengatakan pada tanggal 26 April 2022, “Kami berencana untuk melibatkan India untuk menyelesaikan masalah sanksi terhadap RAB, mereka (India) punya banyak pengaruh dalam politik AS, dan kami akan membahas masalah ini selama kunjungan mendatang dari Menteri Luar Negeri India Dr S. Jaishankar di Dhaka pada hari Kamis” (The Daily Observer, 27 April 2022). Tidak diragukan lagi, Hasina ingin menyuap India dengan menyerahkan infrastruktur vital dengan mengorbankan kedaulatan umat. Motif musuh India untuk menggunakan pelabuhan strategis kami tidak hanya ekonomi; mereka juga memiliki minat dan ambisi geopolitiknya sendiri yang berpusat pada fasilitas ini. Contoh kasusnya adalah minat India untuk menggunakan pelabuhan utara Kankesanthurai (KKS) di Sri Lanka pada tahun 2011 untuk menyatakan kepentingan ekonominya saja. Belakangan minat itu berubah menjadi mengambil alih Pelabuhan Trincomalee timur untuk mengatasi pengaruh China yang semakin besar di kawasan itu (“India and China’s Tug of War Over Sri Lanka”, The Diplomat, 23 Mei 2017).

Rezim pengkhianat Hasina tidak akan pernah berhenti mengkompromikan kedaulatan umat dan menyerahkan sumber daya dan infrastruktur strategis kami kepada musuh yang berperang kecuali kami mencabut mereka bersama dengan sistem penguasa sekuler yang didukung Barat. Dan dengan menegakkan kembali Khilafah Rashidah yang dijanjikan, Bangladesh harus mengakhiri ketundukan terhadap orang-orang kafir dan musyrik untuk mengantarkan era baru di bawah kepemimpinan Islam. Allah (swt) berfirman,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ࣖ

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. ” [TQS ??-????: 141].

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir oleh
?????? ????
??????????

https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/2017-01-28-14-59-33/news-comment/23072.html