Mediaumat.id – Kebijakan pemerintah yang membuka keran impor beras tahun 2023 sebesar 2 juta ton dan angkanya melonjak 300 persen dibandingkan tahun lalu dengan alasan mengantisipasi fenomena cuaca El Nino yang akan mengganggu produksi beras, dinilai tidak ada rasionalitasnya.

“Saya tidak melihat rasionalitasnya ya,” ujar Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana kepada Mediaumat.id, Jumat (7/7/2023).

Karena, menurut Erwin, bulan Juli hingga Agustus itu di Indonesia justru musim panen raya, sehingga ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membeli beras petani, bukan malah mengeluarkan kebijakan impor beras.

“Kalau pemerintah impor beras di musim panen raya, nanti harga petani itu jadi murah, kasian petaninya kan?” ucapnya.

Erwin menilai, yang diuntungkan dari kebijakan impor beras ini adalah para pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Dan yang dirugikan pada akhirnya para petani sebab hasil panennya tidak terserap.

Terakhir, Erwin mengatakan, kebijakan impor beras tersebut menunjukkan pemerintah tidak serius mengurus masyarakat, karena kalau serius yang diurus pertama adalah masalah beras. Kalau berasnya bermasalah maka masyarakat juga bermasalah.

“Sekaligus ini kesempatan di musim politik seperti sekarang ini, ini kesempatan cari duit ya,” pungkas Erwin.[] Agung Sumartono