Pembentukan SWF atau LPI Tidak Relevan dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Mediaumat.news – Pemerintah memastikan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia bisa mulai beroperasi pada kuartal I 2021.
Peneliti dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menyatakan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tidak relevan dengan pembangunan ekonomi Indonesia.
“Saya kira tidak relevan ya, karena persoalan kita di Indonesia itu bukan masalah investasi,” ujarnya terkait lembaga yang menurut pemerintah bisa mulai beroperasi pada kuartal I 2021, dalam acara Kabar Malam, Sabtu (16/01/2021) di kanal YouTube Khilafah Channel.
Menurut Ishak, SWF di berbagai negara adalah lembaga pengelola aset pemerintah yang memiliki surplus pendapatan. Sedangkan Indonesia membentuk SWF tapi tidak memiliki surplus pendapatan, sehingga Indonesia menggandeng asing untuk pendanaan SWF tersebut. Maka dikuatirkan lembaga ini akan disetir oleh asing.
“Sehingga kalau dana asing ini yang dominan saya khawatir lembaga ini justru di-drive oleh asing,” ucapnya.
Ia menilai apabila asing lebih dominan di lembaga ini, maka investasi-investasi lembaga ini justru tidak diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh publik, tapi infrastruktur atau obyek investasi yang menguntungkan semata. Karena asing tidak akan mau masuk investasi dengan keuntungan rendah.
Ishak memandang, saat ini investasi yang dibutuhkan adalah untuk membangun infrastruktur pedesaan seperti irigasi. Sedangkan proyek irigasi ini kalau dilihat dari return investasi rendah bila dibandingkan dengan proyek bandara dan jalan tol yang sekarang digenjot oleh pemerintah. Dan itu lebih banyak di sektor perkotaan dari pada pedesaan dan yang lebih banyak menikmati adalah kalangan kelas menengah atas.
“Saya kira sejak awal sistem yang digunakan Indonesia untuk men-drive investasi itu sudah salah. Karena Indonesia ini beranggapan, hanya dengan mengundang investor asing baru kemudian pembangunan ekonomi ini bisa berjalan,” pungkasnya.[] Agung Sumartono