Ahad, 15 Desember 2019 komunitas Silaturahmi Pekerja – Buruh Rindu Surga (SP-BRS) mengadakan workshop silaturahmi pekerja dengan tema Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Buruh Demi Terwujudnya Kesejahteraan Yang Berkeadilan.
Yang dihadiri 7 narasumber yaitu Bapak Ichsanudin Noorsy (pengamat ekonomi), bapak Ahmad Khozinudin,SH (Ketum LBH pelita Umat), Pak Wahyudi al Maroky (Direktur Pamong Institute), Dr. M. Amin (Direktur Poverty Care), Bapak Edy Mulyadi (Wartawan senior), Mas Umar Syarifudin (Pengamat Ketenagakerjaan) dan Abah Soemali,SH,MHum (Dewan Pengupahan Jatim, Kepala Diklat SPSI jatim).
Narasumber pertama yaitu bapak Ichsanudin Noorsy selaku pengamat ekonomi beliau menyampaikan Meneropong cara kerja sistem Kapitalis, beliau kupas tuntas rusaknya semua sistem-sistem ekonomi kapitalis yang membuat negara menjadi tidak stabil keuangannya.
Lalu narasumber kedua disampaikan oleh bapak Ahmad Khozinudin,SH selaku Ketum LBH Pelita Umat, beliau menyampaikan nasib-nasib buruh sekarang di Indonesia, buruh juga manusia, dan harus mendapatkan jaminan hukum yang setara.
Khozinudin menyoroti, bahwa seluruh kebutuhan hidup sang buruh beserta keluarganya dalam berbagai urusan, sudah terlanjur tergantung pada gaji atau penghasilan yang didapat dari pekerjaan di perusahaan tadi. Sementara, seperti disebut sebelumnya, memberi gaji tinggi untuk seluruh buruh, bagi pemilik perusahaan juga tidak memungkinkan.
Narasumber selanjutnya Pak Wahyudi al Maroky (Direktur Pamong Institute) menyampaikan ketatanegaraan yang masih carut marut dengan sistem ini. Pengabaian Negara dalam urusan ini dapat dianggap sebagai kezaliman.
Narasumber selanjutnya Bapak Edy Mulyadi wartawan senior beliau menyampaikan kisah-kisah beliau selama menjadi wartawan, suka dan dukanya, dan banyak kerusakan-kerusakan pada sistem ini.
Edy menolak keras jika BADAN usaha milik negara (BUMN) menjadi ‘sapi perah’ pejabat dan partai politik. Ia menyoroti perusahaan pelat merah itu dijadikan tambang uang ilegal. Kecenderungan tersebut tidak hanya membuat BUMN sulit berkembang secara bisnis, tapi juga turut melestarikan praktik korupsi.
Narasumber selanjutnya Dr. M. Amin menyampaikan BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan dengan sistem asuransi sosial yang mengubah pelayanan kesehatan dari hak rakyat dan kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat, terlepas dari pundak negara, jelas itu merupakan kezaliman. Iuran yang diwajibkan terhadap rakyat jelas merupakan kezaliman. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan artinya menambah beban terhadap rakyat.
Dan pembicara selanjutnya Abah Soemali,SH,MHum (Dewan Pengupahan Jatim, Kepala Diklat SPSI jatim) bahwa upah-upah di indonesia ini masih belum adil karena upah tertinggi 4,2 jt tapi harga-harga juga semakin naik.
Dan narasumber terakhir Umar Syarifudin (Pengamat Ketenagakerjaan) beliau menyampaikan bahwa Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga memberi jaminan terpenuhinya 3 kebutuhan pokok kolektif masyarakat yakni keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, para pekerja tidak menggantungkan biaya-biaya untuk kebutuhan pokoknya dari gajinya sebagai pekerja. Berbeda dengan saat ini. Dari gaji seorang karyawan, dia harus menghidupi keluarganya, harus menganggarkan biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Maka gaji karyawan, mestinya lebih diperuntukkan pada kebutuhan yang bersifat sekunder ataupun tersier. Bukan primer.
Ia juga menambahkan bahwa negara memberikan pendidikan dan pelatihan agar para karyawan memiliki kapasitas yang memadai sesuai kebutuhan dunia kerja. Negara wajib menciptakan iklim lapangan kerja yang baik.
Lalu setelah itu tanya jawab kepada peserta, dan acara ditutup dengan doa oleh KH Abdurrahman dari Mojokerto. (Zafran)