PBB Selidiki Pembantaian 100 Warga Gaza, Pengamat: Aneh
Mediaumat.info – Rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan membentuk tim penyelidikan independen terhadap pembunuhan lebih dari 100 warga Gaza yang menunggu konvoi bantuan kemanusiaan oleh entitas penjajah Yahudi dinilai aneh oleh Pengamat Hubungan Internasional Geopolitical Institute Hasbi Aswar, Ph.D.
“Kalau dalam konteks Gaza ini saya kira aneh ketika sudah jelas-jelas terjadi genosida bahkan sudah diakui oleh pengadilan internasional (ICJ) melalui putusannya kemudian PBB masih bernarasi tentang penyelidikan independen,” ujarnya kepada media-umat.info, Ahad (3/3/2024).
Menurut Hasbi, seharusnya kata-kata yang harus ditekankan PBB adalah tindakan segera untuk menghentikan pembantaian dan mengadili penguasa Zionis serta menghentikan penjajahan Zionis.
Hasbi mengatakan, memang biasanya PBB melakukan penyelidikan independen terhadap berbagai isu HAM seperti tim independen yang dibentuk untuk menginvestasi soal dugaan pelanggaran HAM oleh rezim komunis Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Secara normatif memang PBB melalui dewan keamanan memiliki wewenang untuk dapat bertindak efektif.
Tapi, kata Hasbi, sudah jamak diketahui kalau satu veto saja bisa membatalkan semuanya.
Ia melihat, selama pembantaian terhadap warga Gaza oleh Zionis sejak Oktober 2023, AS telah memveto sebanyak tiga kali upaya Dewan Keamanan PBB untuk mendesak Zionis melakukan gencatan senjata.
“Inilah mengapa isu reformasi PBB telah dan selalui diwacanakan oleh negara-negara anggota PBB yang resah dengan sistem di PBB selama ini,” ucapnya.
Hasbi menilai, AS dan Rusia sendiri juga sebenarnya tidak selalu taat pada ketentuan PBB jika PBB dianggap dapat menghalangi kepentingan politik mereka. Seperti Serangan AS dan NATO ke Afghanistan dan Irak. Serta serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022.
Berkaca dari sini, jelas Hasbi, sebenarnya PBB sebagai institusi tidak mampu menghalangi negara-negara besar untuk bersikap sendiri dan sewenang-wenang. Hal ini sama degan pembantaian di Gaza yang jelas-jelas menginjak hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi, AS dan sekutunya selalu mencari pembenaran untuk mendukung Zionis.
“Inilah bukti kelemahan rezim hukum dan PBB yang eksis saat ini,” tegasnya.
Hasbi memandang, secara general serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi PBB, memang PBB bertanggung jawab penuh untuk menghentikan dan mencegah berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi.
Tapi, beber Hasbi, PBB yang dihuni oleh negara-negara di dunia ini terbukti tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai sekarang lembaga ini masih memberikan tempat kepada entitas penjajah Zionis di PBB sebagai anggota dan bersuara untuk membela diri.
Hasbi membeberkan, PBB memang tidak bisa berbuat banyak, sebab lembaga ini dibentuk oleh negara-negara Barat pemenang Perang Dunia II. Maka, PBB akan selalu didesain untuk kepentingan Barat.
Oleh karena itu, Hasbi mengingatkan, seharusnya dunia menyadari semua ini dan mencari alternatif pola kerja sama yang lebih bisa melibatkan semua anggota dalam pengambilan kebijakan.
“Pembantaian Gaza ini menurut saya seharusnya menjadi pelajaran bukan untuk mereformasi PBB tapi untuk mencari alternatif pola kerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia di luar PBB dan ideologi politik Barat,” pungkasnya. [] Agung Sumartono
