PBB Sebut Angka Kekurangan Gizi Dunia Naik, Pengamat: Bukti Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis

 PBB Sebut Angka Kekurangan Gizi Dunia Naik, Pengamat: Bukti Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis

Mediaumat.news – Menanggapi laporan dari PBB yang menyebut bahwa jumlah orang kekurangan gizi di dunia naik menjadi sekitar 768 juta, setara dengan 10 persen populasi dunia dan meningkat sekitar 118 juta dibandingkan pada 2019, Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengatakan ini merupakan bukti kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di hampir semua negara.

“Jelas ini merupakan bukti kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di hampir semua negara,” ujarnya kepada mediaumat.news, Selasa (13/7/2021).

Arim menilai, secara konsep sistem ekonomi kapitalis memang meniscayakan adanya kesenjangan ekonomi, karena sistem ekonomi kapitalis menyerahkan distribusi sumber daya alam (SDA) kepada mekanisme pasar, akhirnya terjadi kesenjangan distribusi yang sangat akut.

Ia mengingatkan, kasus demonstrasi Wall street di AS yang menjalar ke Eropa, bahwa salah satu slogan yang diusung pengunjuk rasa adalah sistem ekonomi kapitalis hanya menyejahterakan 1 persen orang.

“Jadi kasus 768 juta kekurangan gizi, problem nya bukan di SDA tapi di distribusi SDA,” tegasnya.

Membandingkan dengan Islam kata Arim, Islam memandang problem ekonomi itu bukan kelangkaan barang dan jasa, tapi bagaimana setiap individu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Menurut Arim, untuk menjamin itu sistem ekonomi Islam mengatur tiga hal. Pertama, Islam mengatur kepemilikan. Yaitu ada milik individu, milik umum dan negara,

Dua, Islam mengatur pengelolaan kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam barang yang menjadi kebutuhan publik seperti air, hutan dan api merupakan milik umum yang wajib di kelola oleh negara, begitu juga barang tambang yang jumlahnya banyak merupakan milik umum wajib dikelola negara sebagai sumber utama APBN atau baitul maal.

Ketiga, Pengaturan distribusi. “Tugas negara menjamin Setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokok nya baik melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung,” pungkasnya.[]Agung Sumartono

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *