PBB Gantikan Khilafah, Bisa?

Mediaumat.id – Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wajdi menyatakan, memosisikan PBB untuk menggantikan khilafah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. “Memosisikan PBB untuk menggantikan khilafah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Kamis (8/2/2023).

Karena, tegas Farid, khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah ajaran Islam. Yaitu bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang sistem pemerintahan Islam. Oleh karena itu para ulama telah bersepakat tentang wajibnya kaum Muslim untuk menegakkan khilafah.

Farid mencontohkan, Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim itu menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat sesungguhnya wajib atas kaum Muslim untuk mengangkat khalifah. Dan kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil syara’ yakni Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Sehingga kalau ada upaya untuk menggantikan khilafah dengan gagasan PBB, maka itu harus berdasarkan dalil dan argumentasi syariat Islam.

“Kita lihat tidak ada satu pun dasar yang bisa dijadikan pegangan untuk menggantikan khilafah ini dengan PBB,” ucap Farid

Menurut Farid, meskipun PBB tujuannya itu adalah menggagas perdamaian dunia, tapi pada kenyataannya PBB hanya menjadi alat politik negara-negara Barat untuk mengendalikan dunia terutama pasca-Perang Dunia II.

Farid mengatakan, penggagas utama PBB adalah lima negara pemenang perang yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. Negara-negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto. Sehingga resolusi apa pun yang dikeluarkan PBB apabila diveto oleh salah satu negara tersebut, maka resolusi itu bisa dibatalkan.

Hal ini menunjukan PBB itu sebenarnya diciptakan atau dibuat oleh lima negara pemenang perang ini untuk mengendalikan dunia. Maka tidak mengherankan jika PBB dalam praktiknya telah gagal untuk menyelesaikan atau menghentikan peperangan dan membangun perdamaian dunia.

Ia mencontohkan, pada tahun 1994 PBB gagal mencegah pembantaian masal di Rwanda. Saat itu pasukan perdamaian PBB dari Belgia meninggalkan satu sekolah yang menampung dua ribu pengungsi. Begitu juga hal yang sama terjadi di Serbenica Bosnia. Pada saat itu pasukan perdamaian PBB asal Belanda menyerahkan salah satu kamp pengungsian pada tentara Serbia, maka terjadilah pembantaian pada Muslim Bosnia. Belum lagi kegagalan PBB menyelesaikan persoalan Irak dan Suriah.

Bahkan Farid menilai, PBB telah menjadi alat legitimasi bagi Amerika untuk membombardir Afghanistan dan Irak yang menyebabkan satu juta orang terbunuh. PBB juga seperti macan ompong jika terkait dengan resolusi yang berhubungan dengan Israel.

“Jadi kita simpulkan, PBB tidak bisa menjadi lembaga untuk menjaga perdamaian dunia,” tuturnya.

Farid menyebut, kekeliruan selama ini adalah menjelaskan khilafah dengan mendasarkannya kepada ISIS. Sehingga sampailah pada kesimpulan seolah-olah khilafah itu menimbulkan kekacauan dan tidak menjaga nyawa manusia.

Farid mengungkapkan, ISIS bukanlah khilafah ala minhajin nubuwwah. Hal itu telah disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton yang mengakui bahwa ISIS adalah ciptaan Amerika. Jadi mendasarkan khilafah pada ISIS yang merupakan ciptaan Amerika untuk menyerang khilafah dengan mengatakan khilafah adalah sesuatu yang buruk, tentu ini suatu hal yang keliru.

“Seharusnya ketika kita bicara khilafah, kita harus merujuk pada khilafah ala minhajin nubuwwah yang pernah dipraktekan para Khulafaur Rasyidin yang membawa perdamaian, yang memberikan kebaikan bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam,” pungkasnya.[] Agung Sumartono

Share artikel ini: