Parlemen Yordania Melakukan Voting Untuk Melarang Impor Gas Dari Israel, Serius!?

Dewan Perwakilan Rakyat Yordania pada hari Ahad (19/01) melakukan voting terkait usulan RUU yang melarang impor gas dari entitas Yahudi, dan menyerahkannya ke pemerintah, setelah hampir tiga minggu kerajaan mulai mengimpor gas dari entitas Yahudi di bawah perjanjian 15 miliar dolar dengan jangka waktu 15 tahun.

Di awal sesi, Ketua Komite Hukum di Dewan Perwakilan Rakyat Abdel Moneim Odat membaca proposal RUU tersebut, dan kemudian Ketua Dewan, Atef Tarawneh, meminta anggota parlemen yang mendukung teks untuk berdiri.

Draft yang diusulkan menyatakan bahwa “pemerintah, dengan kementeriannya, lembaga publik, dan perusahaan yang dimiliki olehnya, dilarang mengimpor gas dari entitas Yahudi”, dan “RUU yang telah disahkan dengan suara bulat oleh 130 anggota parlemen ini akan dirujuk ke kabinet untuk diratifikasi,” kata Tarawneh dalam sesi itu, yang disiarkan langsung di TV Yordania, dan di hadapan Perdana Menteri Omar Al-Razzaz.

Keputusan yang diambil oleh parlemen Yordania ini hanyalah tipuan, sebab Yordania dan pendudukan Israel terikat dengan perjanjian damai sejak 1994, dan juga termasuk hubungan ekonomi di antara mereka. Meski ratusan warga Yordania berpartisipasi dalam demonstrasi di pusat kota Amman, menyerukan agar perjanjian dibatalkan, serta membawa poster-poster yang bertuliskan, “Kami tidak akan menggadaikan diri kami untuk pendudukan, dan kami tidak akan menjadi mitra dalam kejahatan”, “Gas musuh pendudukan” dan “Perjanjian kolonial yang memalukan”.

Sungguh, keputusan ini hanya untuk menipu opini publik Yordania karena rezim yang berada di Yordania bekerja untuk kesejahteraan Yahudi dalam rangka melayani tuannya di Inggris dan Amerika, dan berharap untuk mendapatkan ridhanya, sehingga dapat tetap di atas takhtanya yang sudah rapuh dimakan rayap.

Untuk itu, rakyat Yordania harus berjuang mencabut entitas Yahudi dari akarnya, serta terus mengejar para pencuri dan perampas hak-haknya, sampai semuanya dikembalikan dengan sempurna. Namun, hal ini membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kesadaran, kemauan yang sesungguhnya, serta punya proyek beradaban pengganti rezim ini, yang akan menjaga kehormatannya, dan yang memungkinkannya untuk mencabut entitas Yahudi. Semua ini tidak mungkin terwujudkan di bawah sistem kapitalisme tidak peduli bagaimanapun wajah para pelaksananya berubah dan berganti, mereka tetap hanyalah alat untuk menjarah kekayaannya, dan menjaga negara agar tetap dalam ketergantungan, serta melawan setiap upaya untuk membebaskan dari jeratannya.

Ingat! Hanya dengan naungan Islam, proyeknya, dan negaranya, Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah yang akan memungkinkan mereka untuk mengembalikan negaranya, potensinya dan kekayaannya, serta yang memungkinkan mereka untuk dapat mencabut entitas Yahudi dari akarnya, bahkan yang terpenting dari itu semua, bahwa Allah akan meridhainya dengan menerapkan syariah-Nya yang telah diwajibkan kepada mereka (kantor berita HT, 22/01/2020).