Pamong Institute Sebut Korupsi di Rezim Jokowi Begitu Dahsyat
Mediaumat.id – Menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang sudah dilanda badai saat Zulhas ditunjuk dan badai itu masih ada sampai sekarang menunjukkan praktik korupsi di rezim Jokowi begitu dahsyat.
“Ini menunjuk bahwa praktik korupsi di rezim jokowi begitu dahsyat sehingga diibaratkan sebagai badai,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada Mediaumat.id, Kamis (5/10/2023).
Menurut Wahyudi, pernyataan yang diucapkan usai Kejaksaan Agung menggeledah Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki dugaan korupsi impor gula itu sedikitnya menjelaskan dua hal.
Pertama, Zulhas ingin menggambarkan betapa porak porandanya kementerian perdagangan ketika Zulhas ditugaskan memimpin kementerian tersebut.
Kedua, selama menjalankan tugas ternyata badai itu belum berhenti dan masih berlangsung. Hal ini bisa dimaknai bahwa praktek korupsi yang sedang diperiksa kejagung itu terus terjadi sebelum Zulhas ditugaskan dan ketika Zulhas sudah bertugas badai itu pun belum berhenti. Dan maknanya adalah korupsi di kementerian belum berhenti.
Wahyudi mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab begitu maraknya praktik korupsi di rezim Jokowi ini.
Pertama, faktor kepemimpinan yang lemah dan tidak punya visi memberantas korupsi bahkan menyuburkan praktek korupsi.
Kedua, faktor sistem demokrasi yang berbiaya tinggi dan banyak celah memberikan ruang terjadinya praktik korupsi secara sistemik.
Ketiga, faktor pengawasan masyarakat yang lemah, sebab dilemahkan oleh rezim. Sehingga banyak kasus orang yang melapor ada tindak pidana korupsi malah diperiksa dan makin susah hidupnya. Akibatnya masyarakat jadi apatis.
Wahyudi mengatakan, masalah seriusnya adalah lemahnya leadership dan sistem hukum. Hal ini terjadi karena para pemimpin yang lahir melalui proses pesta demokrasi dengan berbiaya mahal, akhirnya dicengkeram kaum oligarki.
Kemudian, lanjutnya, kaum oligarki membuat produk hukum yang menguntungkan kepentingan bisnis dan kepentingan politik mereka. Akibatnya kekayaan alam negeri ini dicengkeram dan dikuras oleh kaum oligarki. Sedangkan hukum dan aparatnya juga dikendalikan oleh oligarki.
“Tinggal rakyat yang tak berdaya lalu ditambah dengan beban berbagai macam pajak dan pungutan lainnya,” pungkas Wahyudi.[] Agung Sumartono
