Pamong Institute Sebut Aturan Lepas Kerudung Paskibraka Putri Cerminan Anti-Islam
Mediaumat.info – Aturan yang mengharuskan melepaskan kerudung bagi Paskibraka putri saat pengukuhan dan upacara pengibaran bendera, dinilai sebagai cerminan dari rezim yang anti terhadap Islam.
“(Aturan) ini merupakan cerminan rezim yang anti-Islam,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroki dalam Rubrik Catatan Peradaban: BPIP Anti Syariat Islam, Jumat (16/8/2024) di kanal YouTube Peradaban Islam ID.
Artinya, Keputusan BPIP No. 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang disebut banyak pihak menjadi ‘sumber terjadinya kekisruhan’, adalah gambaran rezim yang anti terhadap ajaran Islam dalam hal ini kewajiban bagi Muslimah untuk berhijab di depan publik.
Sebagaimana diketahui, dengan dalih untuk menjaga kesakralan, wibawa, identitas, dan kedisiplinan Paskibraka, Kepala BPIP Yudian menekankan agar saat pengukuhan dan upacara pengibaran bendera, 18 Paskibraka putri yang sebelumnya berhijab diharuskan melepaskan kain penutup kepala (aurat Muslimah) tersebut.
Namun, kata Wahyudi mengulang, polemik ini bukanlah sekadar karena persoalan pribadi seorang Yudian, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang memang bermasalah. Tetapi lebih jauh juga merepresentasikan penguasa yang mengidap islamofobia.
“Dia merepresentasikan posisi itu sebagai rezim penguasa, jadi bukan (hanya) sebagai sosok seseorang (pribadi), bukan,” tandasnya.
Sebabnya, tidak mungkin seseorang diangkat menjadi anggota terlebih kepala BPIP oleh pemerintah kecuali melalui seleksi terlebih dahulu baik dengan wawancara maupun penelusuran rekam jejak.
Bahkan representasi rezim dimaksud sangat tampak jelas tatkala presiden yang notabene lembaga yang berada di atas BPIP justru terkesan diam tak bersikap terhadap aturan lepas hijab tersebut.
Padahal di tengah kegaduhan yang terjadi, setidaknya presiden memanggil atau bahkan kalau perlu memecat kepala BPIP. “Bahkan kalau perlu dipecat hari itu juga,” tandasnya.
Untuk itu, terhadap persoalan yang menurutnya bisa memecah belah bangsa ini, umat Islam tak boleh tinggal diam dan harus senantiasa mengingatkan rezim yang kerap menggunakan isu-isu sensitif keagamaan dalam kebijakan-kebijakannya.
Sekali lagi, bukannya menjaga kehormatan Muslimah, pemerintah justru menggunakan BPIP sebagai instrumen untuk melukai kehormatan Muslimah dengan melecehkan ajaran Islam.
Tak ayal ia pun meragukan kapasitas rezim saat ini dalam hal kemampuan menjaga kehormatan bangsa dan negara. “Kalau menjaga kehormatan Muslimah, seorang wanita Indonesia saja tidak mampu dia jaga, apalagi menjaga kehormatan bangsa dan negara dalam konteks dia menjadi seorang kepala BPIP,” lontarnya.
Celakanya, mereka mengatasnamakan badan pembinaan sebuah ideologi. “Ideologi yang seperti apa yang dibina kalau model seperti ini?” pungkasnya. [] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
