Mediaumat.info – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroki menuturkan, apabila belum bisa tingkatkan kesejahteraan, minimal pemerintah tidak menambah beban hidup masyarakat dengan harga-harga kebutuhan pokok yang meroket.
“Kalau belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minimal jangan berikan mereka beban tambah berat dan juga beban harga (kebutuhan pokok) tambah meningkat,” ujarnya dalam Bincang Hangat: Harga Sembako Meroket, Penguasa Asyik Cawe2 Politik? di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Selasa (13/2/2024).
Seperti dilansir kompas.id misalnya, sejak awal Desember tahun lalu kenaikan harga pangan bakal berlanjut hingga Februari tahun ini.
“Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, di Jakarta, Jumat (1/12/2023), memperkirakan kenaikan harga pangan ini akan terus berlanjut sampai tahun depan, setidaknya sampai Februari 2024,” demikian dilansir kompas.id (3/12).
Tak ayal, seloroh Wahyudi lebih lanjut, meroketnya harga kebutuhan pokok masyarakat yang terjadi hingga saat ini, sejalan dengan pernyataan janji presiden bahwa ekonomi akan meroket.
“Mungkin yang dimaksud meroket itu harga-harganya, bukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya,” singgungnya.
Padahal pemerintah harus menjamin kestabilan dan keterjangkauan harga-harga ini tetap terjaga. “Mestinya dijaga supaya produksi barang kebutuhan pokok tersebut, ada semua di pasaran secara stabil, sehingga harga tidak akan naik turun,” tuturnya.
Apalagi di saat yang sama, pendapatan masyarakat boleh dibilang stagnan. “Persoalannya sekarang harga-harga naik tapi pendapatan masyarakat tidak naik,” ungkap Wahyudi.
Lebih dari itu, PHK makin tinggi berikut angka pengangguran yang juga signifikan. Ditambah, PPN yang sudah naik ke angka 11 persen, tahun depan bakal naik lagi menjadi 12 persen.
Zalim
“Ini menurut saya pemerintah sudah sangat zalim pada masyarakatnya,” ulas Wahyudi.
Artinya, bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi justru terkesan membiarkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Tak hanya itu pemerintah juga ‘menghisap’ melalui instrumen pajak dan pungutan lain.
Karenanya, menurut Wahyudi, persoalan ini terkategori cukup serius sehingga membutuhkan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah. “Ini butuh diantisipasi lebih jauh oleh pemerintah,” tandasnya.
Sebutlah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan bukan malah bagi-bagi bansos yang justru menurutnya, menunjukkan masih banyak warga yang masih kekurangan.
“Tugas negara itu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga mereka bisa mampu mendapatkan income dengan cara bekerja dan mendapatkan gaji, mendapatkan upah yang cukup untuk kebutuhan mereka,” pungkasnya. [] Zainul Krian