Mediaumat.id – Langkah pemerintah Palestina yang meminta dukungan dari negara-negara sahabat termasuk Indonesia terkait rancangan undang-undang (RUU) soal pembagian Masjid Al-Aqsa yang dibahas oleh parlemen entitas penjajah Yahudi, nilai sebagai ungkapan semata tanpa tindakan yang berarti.
“Ini adalah permintaan yang basa-basi, yang juga akan direspons dengan sikap basa-basi oleh negara-negara yang diminta,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada Mediaumat.id, Senin (19/6/2023).
Dengan kata lain, sambungnya, negara-negara yang diseru agar memberikan pertolongan juga tak akan melakukan apa-apa. “Paling mengecam,” tandasnya.
Terlebih, tambahnya, kenapa yang dipersoalkan adalah RUU ini. “Kenapa yang dipersoalkan pemerintah Palestina itu yang notabene adalah pemerintah yang sekuler, itu hanya masalah undang-undang ini?” herannya.
Sementara, dalam beberapa hal, pemerintah resmi Palestina saat ini yang menurut Farid adalah ‘bentukan’ Barat, justru menentang perjuangan umat Islam di dunia untuk membebaskan negeri ini dari pendudukan entitas penjajah Yahudi.
Sebutlah Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, yang pada pertengahan Maret 2023 lalu menyatakan tidak menolak kedatangan tim sepak bola entitas penjajah Yahudi dalam Piala Dunia U-20 yang rencana awalnya diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini, namun tak jadi.
Sebelumnya, seperti dilansir Arab News, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, meminta dukungan dari negara-negara sahabat. Di antaranya dukungan dari Turki, Malaysia, Indonesia dan Mesir, untuk mencegah penerapan UU tersebut.
Fokus Pembebasan
Di sisi lain, rencana pembagian Al-Aqsa yang menurut Farid makin menunjukkan kebengisan dan kezaliman entitas penjajah Yahudi terhadap umat Islam di sana, bukanlah akar permasalahan sesungguhnya.
Adalah pembebasan Tanah Palestina dari pendudukan yang dilakukan entitas penjajah Yahudi itulah yang seharusnya menjadi fokus dari segala aktivitas politik terkait dengan Palestina, “Seharusnya fokus dari segala aktivitas politik terkait dengan Palestina ini adalah pembebasan wilayah Palestina secara keseluruhan dari entitas penjajah Yahudi,” terangnya.
Sebab, menurut Farid, dari langkah inilah segala persoalan di sana bakal terselesaikan, termasuk seputar rencana pembagian Masjid Al-Aqsa antara Palestina dengan entitas penjajah Yahudi.
“Ini yang akan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, hal-hal seperti ini akan terus berulang,” tukasnya.
Karenanya, kalau memang mengaku sebagai negara sahabat dan serius ingin menyelesaikan persoalan ini, kata Farid, penguasa negeri-negeri Muslim harusnya tak sekadar mengecam tetapi memobilisasi para tentaranya ke Palestina.
“Seharusnya kalau memang serius untuk membebaskan Palestina, mereka mengirimkan pasukan militer, memobilisasi pasukan militer,” imbaunya.
Dengan catatan, kata Farid menekankan, untuk memobilisasi pasukan militer ke sana, terlebih dahulu dibutuhkan kekuasaan berikut kekuatan politik pemersatu umat Islam yakni negara Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.
“Tidak bisa dengan basa-basi politik, apalagi dengan solusi-solusi sekadar untuk mengikuti solusi-solusi yang ditawarkan oleh negara-negara Barat yang justru selama ini menjaga dan memelihara Palestina,” singgung Farid, mengenai solusi dua negara.
Alih-alih memberikan jalan keluar, imbuh Farid, solusi dua negara justru secara tidak langsung menjadi bentuk pengakuan atas keberadaan entitas penjajah Yahudi di bumi Palestina.[] Zainul Krian