Mediaumat.info – Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana memandang rencana pemerintah untuk mewajibkan kendaraan bermotor (ranmor) roda dua maupun mobil per 2025 hanya akan menambah beban bagi masyarakat.

“Ini di tengah kesempitan ekonomi, di tengah himpitan ekonomi, motor yang belum lunas, itu mau ditambah lagi dengan beban asuransi ini, itu tentu akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” ungkapnya kepada media-umat.info, Ahad (21/7/2024).

Karenanya, menurut Erwin, kebijakan tersebut merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar.

“Dasarnya apa ketika asuransi itu diwajibkan? Kan enggak ada dasar. Kok asuransi diwajibkan?” tegasnya kesal.

Menurut Erwin, pemerintah seharusnya menghentikan model-model seperti ini. Jika menginginkan dana tambahan, harusnya dengan menggarap kepemilikan umum.

“Kalau menginginkan ada asupan, dana tambahan, ya tinggal kepemilikan umum aja itu. Emas, batu bara, tambang-tambang nikel kita kan banyak, itu aja yang digarap, jangan mengeruk kekayaan dari kantong masyarakat yang memang sudah sangat sulit hidup mereka,” pungkasnya. [] Ade Sunandar

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat