PAKTA: Perebutan Kekuasaan Difasilitasi Demokrasi
Mediaumat.id – Perebutan kekuasaan termasuk politik dinasti yang muncul di era perpolitikan saat ini, dinilai Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana difasilitasi demokrasi.
“Sekarang kekuasaan itu menjadi sesuatu yang diperebutkan, orang bertengkar untuk mendapatkan kekuasaan. Orang menjadi tidak punya etika, orang menjadi begitu ganas terhadap manusia yang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Kita hidup di alam yang seperti itu sekarang ini, mengerikan! Politik seperti itu difasilitasi oleh demokrasi,” ungkapnya di Kabar Petang: Dinasti Politiknya Sebelah Situ, Kamis (22/6/2023) melalui kanal YouTube Khilafah News.
Menurutnya, perebutan kekuasaan itu muncul karena politik dalam demokrasi hanya melayani kepentingan pribadi. “Jika pun dalam demokrasi melayani kepentingan masyarakat itu hanya sebatas slogan,” imbuhnya.
Erwin lalu mencontohkan upaya Presiden Jokowi membangun dinasti politik untuk kepentingan keluarga. “Jokowi sudah mengantarkan anaknya menjadi wali kota Solo, telah mengantarkan menantunya menjadi wali kota Medan, berikutnya mengantarkan Kaesang untuk duduk juga di Depok. Ini jelas membangun politik keluarga,” bebernya.
Langkah Jokowi itu, dinilai Erwin, sebagai langkah spekulatif karena bisa mendatangkan musibah bagi keluarganya. “Kalau jatuh, jatuhnya bareng-bareng, kan enggak enak!” tukasnya.
Langka
Erwin mengatakan, etika politik dalam sistem demokrasi menjadi barang langka, padahal etika penting bagi sebuah peradaban.
“Sekarang secara demonstratif dipamerkan aksi-aksi yang tidak etis, dilakukan secara fulgar tanpa malu. Itu dimulai dari pimpinan tertinggi, dari Presiden Jokowi sendiri yang penuh kontradiktif,” jelasnya.
Erwin memberikan contoh kontradiksi itu, semisal Jokowi mengatakan tidak mau impor beras tapi impor, tidak mau impor ikan, tapi impor, tidak mau utang, tapi utang berkali-kali lipat.
“Ketika ucapan berbeda dengan apa yang dilakukan, itu merupakan satu bentuk buruknya etika pelaksanaan pemerintahan. Belum aksi-aksi yang bersifat represif terhadap lawan-lawan politik atau terhadap umat Islam. Seperti ada kecenderungan enggak suka terhadap hal-hal yang berbau Islam,” kritiknya.
Islam
Erwin menegaskan, hilangnya etika politik ini tidak boleh dilanjutkan. “Ke depan pemimpin itu bukan hanya sebatas memiliki etika tapi lebih jauh dari itu, dia harus memberikan contoh teladan dengan penerapan Islam secara totalitas,” harapnya.
Hal ini, menurutnya, karena politik Islam dibangun di atas prinsip riayah su’unil ummah (mengurusi urusan umat). “Jadi paradigma politik Islam itu dibangun di atas kepentingan mengurus urusan orang lain, bukan urusan pribadi. Bekerja sama, berkoalisi semuanya dilakukan dalam rangka melayani kepentingan umat dalam pengertian yang sebenarnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, jika negeri ini menginginkan kebaikan, maka sumber keburukannya harus diakhiri.
“Kebaikan itu akan segera muncul ketika demokrasi ditinggalkan, diganti dengan penerapan Islam secara totalitas. Kalau kita menginginkan rahmat atas alam semesta ini, maka sumber rahmat itu harus kita munculkan yakni mengimplementasikan Islam secara totalitas,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
