Mediaumat.info – Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bansos, dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo, dinilai suatu hal yang ‘gila’.
“Ini jumlah terbesar, ini gila ini,’ ujar Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana kepada media-umat.info, Senin (5/2/2024).
Untuk diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial di APBN 2014-2024 sebesar Rp3.664,4 triliun.
Pada APBN 2024, Jokowi menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, total yang akan dibelanjakan pemerintah untuk pos ini akan mencapai Rp4.161,2 triliun hingga tahun ini.
Terutama menjelang pencoblosan Pemilu 2024, menurut Erwin banyak anggaran yang sebenarnya dipaksakan untuk dialokasikan ke bansos tersebut.
Padahal di saat yang sama, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan untuk anak-anak mereka, misalnya. “Di mana letak keadilannya?” tukasnya.
Belum lagi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Artinya, dikarenakan di dalam postur APBN 2024 tidak ada jatah bansos sebesar itu, akhirnya anggaran dari porsi lainlah yang kemudian direkomendasikan untuk kepentingan bansos.
Artinya pula, meski belum terindikasi terjadi tindak pidana korupsi, setidaknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dengan cara adil sesuai prinsip-prinsip pencatatan keuangan berdasarkan ketentuan UU APBN 2024.
“Jika ada penyalahgunaan anggaran, maka pihak-pihak yang bersalah tentu harus dihukum,” ujarnya.
Uang Negara Uang Rakyat
Lantas berkaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan uang negara adalah uang seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diberitakan sebelumnya, menurut Erwin secara implisit merupakan kritik terhadap presiden bagi-bagi bansos menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
“Sebetulnya merupakan suatu bentuk kritikan, pernyataan ketidaksetujuan yang disampaikan secara implisit,” kata Erwin.
Padahal, bisa saja Sri Mulyani langsung menyampaikan terus terang ke Jokowi. “Dia kan tiap hari bareng Jokowi. Bilangin, ini enggak benar Anda menggunakan ini,” tandasnya, sembari menganggap Menkeu tak punya nyali.
Pasalnya, secara spesifik pula Jokowi telah menyebut dirinya bakal berpihak ke salah satu paslon capres-cawapres, yakni pasangan 02.
“Ya ke pasangan 02 tentunya. Karena anaknya di situ,” pungkasnya. [] Zainul Krian