Mediaumat.id – Meski ekonomi Indonesia 2023 diprediksi akan tetap tumbuh sebagaimana 2022, namun Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim memprediksi kondisi ekonomi Indonesia 2023 lebih parah dibanding 2022.

“Kondisi ekonomi Indonesia 2023 saya kira lebih parah dibanding 2022, meski diprediksi bisa tumbuh sekitar 5 persen,” ungkapnya di acara Islamic Lawyer Forum: Analisis Kebijakan Hukum, Politik, Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah Islam Tahun 2023, Ahad (15/1/2023) melalui kanal YouTube Royah TV.

Arim memberikan empat alasan kenapa meski ekonomi Indonesia pada 2023 tumbuh tapi justru akan semakin menyengsarakan rakyat. “Tumbuh tapi tidak berkualitas karena yang menikmati hanya para kapitalis, oligarki dan agen para kapitalis yang saya sebut londo ireng, sementara rakyat tetap menderita,” pungkasnya.

Pertama, mengandalkan investasi asing termasuk di dalamnya utang. Indonesia sudah menargetkan utang pada 2023 sebesar Rp 696 triliun, sehingga total utang Indonesia pada 2023 kalau nanti terjadi itu Rp 8.000 triliun.

“Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang tapi gali lubang tutup balong karena nambah utang 696 triliun sementara bayar bunganya saja di tahun 2023 sekitar 420 triliun belum termasuk pokoknya,” bebernya.

Kedua, pertumbuhan yang terjadi bersumber dari eksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) sebagai dampak naiknya harga komoditas tersebut di pasar internasional.

“Pemerintah tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba mengeluarkan Perppu Ciptaker untuk memberikan kesempatan kepada oligarki mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dengan sebebas-bebasnya. Oligarki batu bara inilah yang mendapatkan keuntungan luar biasa besarnya,” urainya.

Selain batu bara, kata Arim, ada juga nikel yang 90 persen dikuasai Cina. “Kemarin ketika batu bara tinggi, mereka sampai mendapatkan keuntungan 420 triliun dalam waktu 6 bulan. Dari nikel 450 triliun. Dengan Perppu Cipta Kerja mereka berpesta pora sementara rakyat semakin menderita,” prihatinnya.

Ketiga, di awal tahun 2022 rakyat dihebohkan dengan kebijakan kontroversial. Di tengah panen raya, negara memutuskan melakukan impor beras sebesar 500.000 ton. “Jelas ini merugikan rakyat terutama petani, sementara subsidi pupuk bagi petani sudah dikurangi bahkan mau ditiadakan,” kritiknya.

Keempat, tahun 2023 dan 2024 adalah tahun politik yang menyebabkan korupsi semakin menggila. Tahun ini saja jaksa agung menangani korupsi yang merugikan negara sampai 144 triliun. “Itu yang tercatat, yang nyatanya pasti lebih besar dari itu,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun