Mediaumat.id – Pemindahan ibu kota negara (IKN) yang pembangunannya membutuhkan biaya US$ 35 miliar atau sekitar Rp 502 triliun (asumsi kurs Rp 14.340 per dolar AS), sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Indonesia – Persatuan Emirat Arab (PEA) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis, 4 November 2021, dinilai bukan waktu yang tepat.

“Bagi rakyat dan ekonom yang nalarnya masih pro rakyat banyak, maka pemindahan IKN saat ini bukan waktu yang tepat,” tutur Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim kepada Mediaumat.id, Ahad (7/11/2021).

Menurutnya, masih banyak prioritas lain yang harus dipikirkan negara. “Masih banyak prioritas lain yang lebih urgen dan harus dijadikan prioritas dalam anggaran negara, seperti, pengentasan kemiskinan dan peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan bagi rakyat terutama di masa krisis dan pandemi ini,” ujarnya.

“Harusnya yang jadi fokus adalah mengatasi krisis dan pandemi yang telah memakan korban rakyat banyak,” tegasnya.

Sayangnya, lanjut Arim, bagi rezim yang punya kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan dan para kapitalis yang ada di belakangnya, memandang penting pembangunan IKN ini. “Walaupun butuh dana besar dengan hasil utang dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak, mereka tidak peduli, yang penting kepentingan politik dan ekonomi mereka jangka panjang bisa aman,” bebernya.

Padahal, beber Arim, prioritas pengeluaran negara dalam Islam bertujuan menjamin kebutuhan pokok masyarakat terwujud kesejahteraan. “Politik APBN di dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan politik ekonomi Islam yaitu menjamin kebutuhan pokok masyarakat baik sandang, pangan, dan papan. Maupun, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Jadi, prioritas APBN dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan elite politik dan para kapitalis,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it