Mediaumat.info – Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim menyatakan bantuan sosial ataupun bantuan langsung tunai (BLT) itu hanyalah sekadar untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rezim.

“Maka saya kira bantuan ini (BLT) bukan membantu sebenarnya, hanyalah sekadar untuk istilahnya menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rezim,” ujarnya dalam Kabar Petang: Bansos dan BLT Duitnya Jokowi? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (3/1/2024).

Kejahatan rezim yang dimaksud, menurut Arim, adalah kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sebenarnya tidak pro rakyat.

“Jadi kalau kita bicara terkait bansos itu kan, kita lihat rata-rata paling 300 sampai 350/bulan, sementara dampak dari kebijakan rezim ini adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan, dan asuransi,” tuturnya.

Dari dampak-dampak inilah, katanya, membuat masyarakat itu semakin miskin, jadi bantuan sosial ataupun BLT ini hanya sekadar penyambung hidup saja.

“Kalau kita bicara terkait dengan apakah itu (bansos dan BLT) mampu mengentaskan kemiskinan itu sangat jauh sekali,” bebernya.

Jaminan

Arim juga membeberkan di dalam Islam terkait pemenuhan kebutuhan pokok, itu bukanlah hanya sekadar bantuan yang sifatnya temporer, namun sudah menjadi sebuah jaminan dari negara untuk rakyatnya.

“Jadi politik ekonomi Islam mewajibkan negara, memberikan negara kepada rakyat baik Muslim maupun non-Muslim untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka yakni sandang, pangan, dan papan secara layak dan wajar, jadi bukan dalam bentuk bansos melainkan dalam bentuk jaminan,” tegasnya.

Adapun jaminan kebutuhan rakyat di dalam sistem ekonomi Islam, menurutnya, itu adalah kewajiban negara. “Makanya dalam ekonomi Islam atau politik ekonomi Islam pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis, karena itu tanggung jawab negara secara langsung,” bebernya.

Dana

Selain itu, Arim mengungkapkan juga tentang dana anggaran yang diperoleh dari sistem ekonomi Islam agar bisa terpenuhi kebutuhan rakyatnya adalah dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA)-nya.

“SDA yang masuk kategori umum tambang yang jumlahnya tidak terbatas, seperti batu bara, emas, perak, minyak, gas, nikel termasuk juga hutan hasil laut, itu wajib dikelola oleh negara dan menjadi sumber utama,” bebernya.

Jadi, jelasnya, kalau dikatakan jika tambang ini dikelola dengan benar oleh negara, rakyat mendapatkan 20 juta per bulan itu bukanlah isapan jempol saja. “Kalau itu benar-benar dikelola negara itu bisa terealisasi,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi