Mediaumat.id – Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak., CA. menyanggah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keputusan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir dari berbagai opsi yang ada.

“Kenaikan BBM pilihan terakhir juga bohong, karena faktanya justru itu pilihan pertama,” tegasnya kepada Mediauamat.id, Ahad (11/9/2022).

Menurutnya, ada alternatif lain seperti mengurangi atau mengalihkan pembiayaan di APBN. “Mengurangi anggaran lain seperti anggaran infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis atau juga bisa mengalihkan anggaran membayar bunga utang yang besarnya Rp405 triliun,” urainya.

Lebih-lebih sebagaimana disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, lanjut Arim, besaran subsidi yang mencapai Rp502,4 triliun bukan hanya pagu anggaran di tahun ini tetapi mencakup belanja subsidi di tahun 2021.

Oleh karena itu, Arim menyebut rezim saat ini tak hanya gagal, tetapi lebih kepada zalim. Sebabnya, keputusan tersebut bakal semakin menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan para kapitalis.

Di sisi lain, tambahnya, akar masalah dari karut-marut pengelolaan BBM hingga terjadi penaikan harga adalah karena penerapan sistem ekonomi kapitalistik berikut liberalisasi atau swastanisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk migas.

Dampaknya, kata Arim, Indonesia terkesan lebih kapitalis dibandingkan dengan negara kapitalis sekalipun. Apalagi pemimpinnya yang tidak amanah dengan bermacam kebijakan yang dikeluarkan yang ternyata terbukti lebih pro kepada para kapitalis/oligarki daripada rakyatnya sendiri.

“Hampir semua kebijakannya mengabdi kepada kepentingan para kapitalis dengan menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.[] Zainul Krian