Mediaumat.id – Terkait adanya kongkalikong dalam ekspor nikel ilegal, Pakar Ekonomi Syariah Dr. Muhammad Solahuddin menyatakan memang di Indonesia telah terjadi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Pengelolaan sumber daya, kalau dalam bahasan ya, ini adalah neoimperalisme, imperialisme gaya baru, penjajahan gaya baru,” ujarnya dalam diskusi Re Live, IKN: Kongkalikong Ekspor Nikel Ilegal, Jumat (14/7/23) di kanal YouTube Rayah TV.
Ia menjelaskan, model neoimperalisme itu salah satunya dibuat legal formal, padahal di balik legalitas atau perundang-undangan tentang pengelolaan SDA ada para investor untuk mendatangkan tenaga-tenaga asing.
“Jadi misalkan dari negara A investornya maka para pekerjanya juga dari negara A, juga bisa dibolehkan dan itu sudah terjadi di Indonesia ini kan sangat menyebabkan Indonesia itu semakin tidak berpihak terhadap rakyat dalam ketenagakerjaan,” tuturnya.
Problem dasarnya sehingga terjadi neoimperialisme tersebut, menurut Solahuddin, karena diterapkannya sistem kapitalisme liberal sekuler. “Di antara modelnya adalah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam, yaitu siapa pun bisa memiliki asal cocok harga,” bebernya.
Solusi
Menurutnya, dalam pandangan Islam sumber daya alam sebenarnya milik publik atau milik rakyat, sehingga harus ada keberanian dari semua pihak terutama para pengambil kebijakan. “Untuk kesejahteraan rakyat banyak, untuk pendidikannya, untuk kesehatannya,” bebernya.
Ia menilai masyarakat sekarang itu merasa enjoy-enjoy saja. “Padahal kita ini saat ini posisinya menjadi negara yang terjajah dengan diperebutkan oleh negara-negara imperialis baik Timur maupun Barat,” lanjutnya.
Solahuddin juga berharap mempunyai komitmen untuk merdeka yaitu memahami barang-barang tambang tersebut miliki publik. “Kita harus punya bargaining power untuk negosiasi perdagangan dengan Cina, bargaining power-nya harus ada,” imbuhnya.
Terkait tenaga kerja, menurutnya, harus diiringi dengan pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan terkait lingkungan, bebernya, jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan sekitar.
Menurutnya, solusi pertambangan harus dikembalikan kepada Islam dengan ekonomi Islam yang profesional, ekonomi syariah yang profesional. “Insyaallah, hal-hal seperti ini (ekspor nikel ilegal, dan penguasaan tambang nikel oleh negara Cina) tidak akan terjadi, dan insya Allah pertambangan yang ada, nikel, itu akan benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat banyak,” pungkasnya.[] Setiawan Dwi