Pakai Istana Bahas Capres 2024, Pamong Institute: Jokowi Melanggar Etika dan Menyalahgunakan Kekuasaan

Mediaumat.id – Cawe-cawe (ikut campur) yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menggunakan Istana untuk urusan capres 2024 dinilai melanggar etika dan menyalahgunakan wewenang.

“Pakai Istana untuk urusan capres itu pelanggaran etika pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada Mediaumat.id, Selasa (9/5/2023).

Meskipun Presiden Joko Widodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe urusan partai politik menentukan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024, tapi menurut Wahyudi, itu merupakan praktik buruk pemerintahan (bad governance).

“Hal itu jelas pelanggaran etika pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Meski yang bersangkutan berdalih hanya diskusi saja, jelas tak etis menggunakan sarana publik (Istana Negara) untuk urusan dukung mendukung capres. Itu merupakan penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya.

Ia menilai, Istana Negara mestinya digunakan sebagai fasilitas untuk rapat dan bekerja mengurusi kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian juga waktu, tenaga dan pikiran seorang pejabat yang dibayar dengan uang rakyat itu digunakan untuk melayani dan berpikir bagaimana menyejahterakan rakyat. Bukan malah memikirkan bagaimana memenangkan capres tertentu.

Jadi, Wahyudi kembali menegaskan ada dua pelanggaran serius di situ. “Pertama, pelanggaran etika pemerintahan dan kedua, penyalahgunaan kewenangan. Dengan menggunakan fasilaitas Istana Negara untuk kepentingan dukung capres tertentu,” tandasnya.

Jika tetap ingin ikut campur tangan dalam dukung mendukung capres tertentu, menurutnya, bisa dilakukan Jokowi dalam posisi sebagai seorang politisi dan bukan sebagai negarawan yang melayani rakyat. Maka secara etis tetap bisa dilakukan. “Hanya saja harus ia lakukan di luar jam kerja dan di luar Istana Negara. Atau ia mundur dari presiden sehingga lebih leluasa sebagai tim sukses capres tertentu,” ujarnya.

Wahyudi mengingatkan, semestinya Jokowi fokus kerja serius dan melakukan apa pun yang masih bisa dilakukan untuk bisa menepati berbagai janji yang pernah diucapkan dulu. Setidaknya bisa dipenuhi di dunia dan tidak ditagih oleh rakyat di akhirat kelak. Dengan begitu Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing (turun dengan mulus). Bisa mendarat mulus dan diterima kembali ditengah masyarakat tanpa banyak utang janji yang belum ditepati.

“Jika tampak gelisah dan terkesan ingin menempatkan orang tertentu untuk mengamankan kebijakan selama ini maka bisa dipastikan itu pertanda masih banyak janji yang belum ditepati hingga akhir masa jabatan. Entah janji kepada rakyat atau juga janji kepada para investor politik,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it