Pagar Laut Misterius, Negara Gagal Lindungi Kedaulatan?

Mediaumat.info – Ketidaktahuan pemerintah terhadap keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, dinilai sebagai kegagalan negara dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung kedaulatan.

“(Menjelaskan) kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dari perspektif negara sebagai pelindung kedaulatan,” ujar Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana kepada media-umat.info, Sabtu (11/1/2025).

Dengan kata lain, ketidaktahuan pemerintah atas pemagaran laut sepanjang itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap wilayahnya sendiri.

Terlepas klaim dibangun masyarakat setempat sebagaimana disampaikan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) setempat, pagar laut tersebut dikabarkan telah mengganggu aktivitas nelayan tradisional.

Terlebih, pemagaran telah menimbulkan kekhawatiran bahwa wilayah tersebut akan digunakan untuk proyek reklamasi atau pembangunan lain yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.

Sehingga secara ideologis, kata Erwin lebih lanjut, hal ini juga berpotensi mencerminkan kegagalan negara dalam mengontrol aktor-aktor tertentu yang mungkin bergerak secara ilegal atau tidak transparan yang mengancam kedaulatan.

“Hal ini mengancam legitimasi negara sebagai otoritas tertinggi dalam wilayah kedaulatannya,” tegasnya kembali.

Aktor Gelap

Tak hanya itu, ketidaktahuan pemerintah itu sekaligus menjelaskan beberapa hal yang lain, di antaranya, meski tidak murni, ketidaktahuan pemerintah ini mencerminkan infiltrasi kekuasaan oleh aktor gelap.

“Ketidaktahuan pemerintah mungkin bukan ketidaktahuan murni, tetapi bisa jadi mencerminkan infiltrasi kekuasaan oleh aktor gelap yang beroperasi di bawah radar,” urainya.

Ia juga menambahkan, ketidaktahuan pemerintah itu mencerminkan minimnya partisipasi dan transparansi publik di tengah masyarakat yang ideal.

Artinya, setiap keputusan hukum yang memengaruhi lingkungan, ekonomi, atau akses masyarakat terhadap hajat hidup orang banyak seharusnya melibatkan warga setempat.

Lebih jauh, ketidaktahuan tersebut juga dipandang sebagai cerminan pemerintah yang abai terhadap hak partisipasi warga. “Ketidaktahuan pemerintah di sini bukan hanya kegagalan birokrasi, tetapi juga cerminan dari pengabaian hak partisipasi warga,” kata Erwin, menjelaskan.

Sementara dari sudut pandang ideologi kritis, hal ini mencerminkan persoalan korupsi struktural. “Dari sudut pandang ideologi kritis, ini mencerminkan persoalan korupsi struktural, aktor-aktor tertentu mampu memanipulasi sistem demi keuntungan mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan kolektif,” tandasnya.

Karena itu, sebagaimana ia sebutkan sebelumnya, ketidaktahuan pemerintah terhadap keberadaan pagar laut misterius ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi lebih mencerminkan kelemahan struktural dalam fungsi pengawasan negara dan partisipasi publik.

Pun dalam jangka panjang, hal ini menunjukkan perlunya kedaulatan ideologis yang menempatkan keadilan di atas kepentingan segelintir aktor di luar sistem dimaksud.

“Dalam jangka panjang, ini menggarisbawahi perlunya kedaulatan ideologis yang menempatkan keadilan dan keberlanjutan di atas kepentingan segelintir aktor yang bergerak di luar sistem,” pungkasnya.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat