Opsi TNI-Polri Jadi Pejabat Gubernur, Wajib Ditolak!
Mediaumat.news – Pengamat Kebijakan Publik Erwin Permana mengatakan opsi TNI-Polri menjadi pejabat gubernur wajib ditolak.
“Opsi itu wajib ditolak! Bagaimana pun masyarakat pernah mengalami pengalaman traumatik ketika dulu berlaku dwifungsi ABRI,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (25/9/2021).
Menurutnya, kalau opsi itu dibuka lagi maka ia khawatir TNI-Polri akan dijadikan alat politik untuk kepentingan penguasa. “Kita jadi bertanya, untuk kepentingan siapa TNI-Polri jadi pejabat gubernur? Kalau untuk kepentingan masyarakat, jelas masyarakat justru saat ini takut dengan aparat. Karena begitu banyak perilaku aparat yang arogan. Jika aparat diberikan kekuasaan politik, maka saya khawatir kesewenangan itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi, sebetulnya opsi tersebut adalah untuk kepentingan politik kekuasaan,” ujarnya.
Erwin menilai, TNI-Polri nantinya berpotensi untuk digunakan sebagai alat politik untuk mengamankan kepentingan politik penguasa tertinggi. “Tidak bisa dihindari kekuasaan akan semakin otoriter,” tegasnya.
Menurutnya, opsi TNI-Polri jadi pejabat gubernur itu bukan solusi mendasar. Solusi tersebut sama sekali tidak berguna untuk memperbaiki kondisi negeri ini.
Lebih lanjut, Erwin mengatakan, negeri ini menjadi rusak selama ini karena penerapan sekulerisme kapitalisme. Karena itu, menurutnya, jika serius ingin mengakhiri berbagai kerusakan di negeri ini maka harus mencampakkan sumber penyakitnya yakni sekuler kapitalis itu.
“Gantinya adalah penerapan Islam secara totalitas dalam seluruh lini kehidupan. Inilah solusi mendasar yang dibutuhkan di negeri ini,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
