Mediaumat.news – Transnational state yang didominasi Amerika serikat (AS) dan Cina, menurut Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM), kini telah menjelma menjadi oligarki transnasional yang memengaruhi keputusan dan kebijakan politik ekonomi nasional di banyak negara.

“Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tak bisa dilepaskan dari oligarki transnasional,” tegas Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.news, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan, pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, dunia berada dalam genggaman ideologi kapitalisme yang telah mengglobal serta memengaruhi semua aspek kehidupan dunia. “Hampir seluruh negara di dunia menerapkan ideologi ini, tak terkecuali Cina. Walau secara politik, Cina komunis, tetapi secara ekonomi, kapitalis,” ungkapnya.

Penumpukan kekayaan pada segelintir negara sehingga mendominasi dunia, menurutnya juga suatu keniscayaan dari kapitalisme global dalam konsep transnational state (TNS).

AS dengan back-up negara-negara G-7, ia sebut sebagai contoh yang sudah lama menjajah dunia. Begitu juga Cina, telah menjelma menjadi TNS yang mendominasi kawasan. “Belt and road initiative (BRI) Cina telah membius hampir 100 negara dengan proyek infrastruktur berbasis utang dan tenaga kerja Cina,” ungkapnya.

Sehingga, untuk menyaingi proyek ambisius BRI Cina, ungkapnya, Amerika serikat serta negara-negara G-7 per 13 Juni 2021 juga meluncurkan program build back better world (B3W).

Dengan demikian, selama Indonesia terus mempertahankan kapitalisme, lanjut Agung, pilihannya cuma tiga. Bersama Cina, bersama AS, atau malah bermain di dua kaki (Cina dan AS).

Bahkan, ia juga menduga kuat, perhelatan politik 2024 pun tak bisa dilepaskan dari campur tangan oligarki transnasional. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan Indonesia belum merdeka sehingga membutuhkan sistem baru. “Indonesia butuh sistem baru yang memastikannya berdaulat, lepas dari penjajahan kapitalisme global,” pungkasnya.[] Zainul Krian