Mediaumat.news – Rezim Jokowi menuduh syariah dan khilafah sebagai ancaman dan mengkriminalisasi ormas Islam, sementara terhadap kapitalisme, sekulerisme, neoliberalisme dan neoimperialisme dan kelompok-kelompok penganut paham itu malah dibiarkan saja.

“Ini tak ubahnya bagai orang yang sedang dirundung berbagai macam penyakit, tapi obat yang diberikan malah dibuang dan dokter yang hendak menyembuhkan ditendang. Maka pasti sakitnya makin parah!” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto dalam Rapat Dengar Pendapat dari korban Perppu Ormas, Kamis (19/10/2017) di Komisi II DPR RI, Jakarta.

Terkait anggapan bahwa khilafah Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir mengancam masyarakat dan negara, dengan tegas Ismail membantahnya. “Jelas tidak benar. Ini tudingan keji dan tak berdasar sama sekali. Bagaimana mungkin ajaran Islam yang diturunkan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, dianggap mengancam dan bakal menghancurkan negara yang notabene dahulu merdeka karena adanya dorongan semangat jihad pada diri para pejuang kemerdekaan?” ungkapnya.

Ismail pun menjelaskan khilafah sebagai ajaran Islam, yang didefinisikan sebagai “Kepemimpinan umum bagi umat Islam seluruhnya di dunia bagi diterapkannya hukum syariah Islam dan penyebaran dakwah ke seluruh penjuru dunia”,  intinya mengandung tiga substansi, yaitu ukhuwah, syariah dan dakwah. Dan melalui penerapan syariah secara kaffah inilah kerahmatan Islam (rahmatan lil alamin) yang dijanjikan akan bisa diujudkan.

Ia juga mengingatkan secara faktual, sesungguhnya ada dua ancaman utama terhadap negeri ini, yakni sekularisme dan neoliberalisme serta neoimperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa, yang bila terus dibiarkan akan makin mempurukkan negeri ini ke jurang kehancuran.

Ismail juga menambahkan, ancaman lainnya adalah paham komunisme dan ateisme. “PKI memang sudah lama dilarang, tapi paham komunisme dan ateisme tidak boleh dianggap tidak ada. Paham ini tetap ada dan punya potensi berkembang kembali di negeri ini. Secara faktual, partai komunis masih ada di Cina, Vietnam dan sejumlah negara lain,” pungkasnya.[]Joko Prasetyo