Normalisasi Dahulu Baru Bisa Bantu Palestina, Logika Sesat Dubes Entitas Penjajah Yahudi

Mediaumat.id – Pandangan yang mengharuskan Indonesia melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi agar bisa lebih banyak membantu Palestina sebagaimana dinyatakan duta besar entitas penjajah Yahudi untuk Singapura Sagi Karni, menurut Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi sebagai logika sesat.

“Ini aslinya adalah logika sesat yang dibangun oleh entitas penjajah Yahudi ini untuk kemudian membenarkan atau mendorong normalisasi Indonesia dengan penjajah Yahudi,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Ahad (30/4/2023).

Beberapa waktu lalu, seperti dikatakan Sagi Karni, duta besar entitas penjajah Yahudi untuk Singapura, selama ini Indonesia tidak banyak membantu Palestina memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu alasannya karena Jakarta masih juga tak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

“Karena (Indonesia) tidak memiliki hubungan normal dengan Israel. Dan ini tidak begitu bisa menolong mereka (Palestina) secara praktis,” ucap Karni, seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Dengan istilah lain, menurut Farid, duta besar tersebut mengatakan bahwa kalau Indonesia ingin banyak membantu Palestina, harus terlebih dahulu melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi, sebagaimana negara-negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yordania, hingga Mesir yang memiliki hubungan diplomatik.

Penjelasan

Lebih lanjut, Farid pun memaparkan beberapa poin penjelasan tentang logika sesat yang dikemukakan sebelumnya.

Pertama, sikap negara-negara Arab yang telah melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi, sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan umat Islam di Palestina.

Sebab itu, merujuk kepada negara-negara Arab yang telah melakukan normalisasi ini, menurutnya adalah kesalahan besar.

Kedua, normalisasi yang dilakukan negara-negara Arab justru membahayakan rakyat Palestina. “Entitas penjajah Yahudi seolah mendapatkan legitimasi untuk melakukan tindakan keji mereka terhadap rakyat Palestina, dengan alasan mereka itu adalah sebagai sebuah negara demi kepentingan nasional negara mereka,” jelasnya.

Ketiga, secara fakta normalisasi justru tak mampu menghentikan kebiadaban yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. “Mereka (entitas penjajah Yahudi) tidak memandang sama sekali hubungan-hubungan seperti itu,” tegasnya, memaknai normalisasi bukanlah jaminan bakal berhentinya penjajahan atas Palestina.

Keempat, kalau yang dimaksud logika ini adalah bantuan-bantuan ekonomi berupa dana, pendidikan berupa gedung sekolah, kesehatan berupa rumah sakit, bahkan pendirian masjid-masjid, kata Farid tidak sebanding dengan nyawa kaum Muslim yang setiap saat diliputi ancaman dan kezaliman lainnya.

Terlebih, bermacam bantuan tersebut tidak menjamin infrastruktur ini bakal tidak dihancurkan lagi. “Kapan pun mereka kemudian justru dengan alasan karena seolah didukung oleh negara-negara Arab, (mereka) melakukan tanpa takut, tanpa khawatir (melakukan) penghancuran-penghancuran itu,” ulasnya.

Karenanya selain menyesatkan, logika yang dilontarkan oleh entitas penjajah Yahudi tentang normalisasi ini hanya untuk mencari pembenaran atas penjajahan yang tengah dilakukan.

Lantaran itu pula, Farid menyampaikan, untuk menghadapi kemudian menghentikan penjajahan tersebut, tidaklah cukup dengan berbagai bantuan tersebut. Lebih dari itu, semestinya memobilisasi tentara-tentara kaum Muslim.

Tetapi sayangnya, langkah ini tidak dilakukan oleh para penguasa negeri Arab saat ini. “Tentu Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan hal yang sama,” harapnya.[] Zainul Krian