Mediaumat.id – Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Ekonom Dr. Ichsanudin Noorsy menegaskan bahwa pengelolaan BBM di negeri ini bukan salah urus tapi salah keberpihakan.

“Ini bukan salah urus, ini salah keberpihakan,” ujarnya dalam acara Bincang Perubahan: BBM Naik Karena Salah Keberpihakan, Terjebak Kapitalisme Liberal, Sabtu (10/9/2022) di kanal YouTube Bincang Perubahan.

Menurut Noorsy, BBM ini semestinya dipandang sebagai barang milik publik dan sebagai hajat hidup orang banyak, tapi saat ini dijadikan sebagai barang komersial yang dilepas ke pasar bebas.

Menafsirkan UU yang menyebut perekonomian adalah usaha bersama yang disusun atas dasar kekeluargaan, Noorsy mengatakan, BUMN harus menjadi pelaku utama dalam menyediakan hajat hidup orang banyak, khususnya energi.

Tapi dalam praktiknya, sejak tahun 1997, IMF dan World Bank telah memerintahkan reformasi struktural di bidang energi, sehingga akibatnya sektor energi harus dipasarbebaskan atau tunduk pada mekanisme pasar.

Dan itu terbukti ketika di awal Presiden Jokowi berkuasa yaitu pada 17 November 2014 harga BBM premium berubah dari 6.500 menjadi 8.500 yang merupakan harga pasar saat itu.

Terakhir, ia melihat, hingga hari ini pemerintah tidak berani terbuka bagaimana struktur biaya tetap, bagaimana struktur biaya produksi hingga menjadi harga BBM yang dijual ke masyarakat.

“Tidak akan pernah satu kekuasaan itu kokoh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas ketika basisnya adalah kecurangan dan ketidakjujuran,” pungkasnya.[] Agung Sumartono