Mediaumat.news – Ngotot sahkan RUU Cipta Kerja di tengah desakan banyak pihak, pengamat duga kuat pemerintah mewakili kepentingan investor.

“Wakil rakyat dan lembaga institusi kepresidenan ini sebenarnya mewakili siapa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Hingga akhirnya diduga keras mereka ini mewakili investor,” ujar Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana, pada acara Kabar Malam, Selasa (29/9/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.

Menurut Agung, hal ini juga menguatkan anggapan bahwa rezim saat ini jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Dan salah satu contohnya bisa dilihat antara pembahasan RUU Ciptaker ini dibanding dengan penanganan pandemi ini. Pemerintah begitu getol melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker sementara masih banyak anggaran penanggulangan Covid-19 yang tidak terserap dengan baik, bahkan sampai membuat lomba cipta lagu.

“Makanya RUU Cipta Kerja ini lebih cocok disebut RUU Cipta Investasi, karena kesehatan rakyat bukan prioritas,” bebernya.

Padahal, tutur Agung kalau sampai pembahasan RUU ini dilanjutkan, serikat buruh mengancam akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6,7, dan 8 Oktober. Diperkirakan, aksi itu akan diikuti oleh 5 juta orang. Hal itu tentu akan membahayakan stabilitas negara dan kesehatan masyarakat yang akhirnya bisa berujung anarkis.

Selain itu, dampak RUU Ciptaker ini akan menambah konflik sengketa tanah di masa depan. Karena, hal yang seharusnya menjadi kepemilikan umum, justru bisa dimonopoli oleh pihak swasta melalui bank tanah.  Hal ini, menurutnya harus dicegah segera.

Agung melanjutkan, untuk apa memilih pemimpin bila suara rakyat tidak didengar. Maka, kehadiran pemimpin yang amanah sangat dibutuhkan di situasi saat ini.

“Solusinya ada dua hal, pertama kita butuh pemimpin yang amanah, dan yang kedua kita butuh sistem yang betul-betul menata negara ini. Sebagai contoh dalam Islam kepemilikan umum ini tidak boleh dimiliki oleh pihak swasta,” pungkasnya.[] Billah Izzul Haq