Mediaumat.info – Kesan kengototan Presiden Jokowi yang ingin menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, di nilai sekadar pencitraan yang berulang. “Jokowi dan timnya berusaha melakukan pencitraan lagi kemegahan IKN,” ujar Direktur Siyasah Institute Iwan Januar kepada media-umat.info, Jum’at (9/8/2024).
Padahal, sambungnya, target pembangunan infrastruktur seperti Istana Garuda, maupun bandara misalnya, molor. Bahkan Jokowi sendiri saat ditanya kapan pastinya jadwal berkantor di ibu kota baru tersebut, menyatakan akan menunggu kesiapan infrastruktur dasar.
“Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor),” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).
Untuk diketahui, kata Iwan lebih lanjut, setelah sekian banyak kegagalan janji-janji Jokowi sebagai presiden di negeri ini, seperti mobil Esemka yang menuai kontroversi selama belasan tahun, perbaikan ekonomi, tidak akan menambah utang luar negeri, maka salah satu proyek raksasa bersifat mercusuar adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sehingga, Jokowi percaya IKN bakal menjadi peninggalan monumental untuk rakyat. “Jokowi dan para pembantunya percaya IKN akan menjadi peninggalan monumental untuk rakyat Indonesia sepanjang zaman,” sebut Iwan, yang berarti Jokowi bakal habis-habisan memperjuangkan IKN ini agar rakyat mengaguminya.
Karena itu pula, Iwan memandang, upaya tersebut sebagai salah satu pertaruhan harga diri rezim Jokowi, pasca berbagai kegagalan sebagaimana dipaparkan sebelumnya.
Padahal, kata Iwan mengungkapkan, cara-cara yang sudah ditempuh sudah tak masuk akal. Sebutlah di antaranya, pemilihan lokasi, pembuatan UU IKN, sampai penelantaran warga asli di kawasan IKN. Ditambah lagi janji-janji seputar IKN akan begini dan begitu, ternyata tidak terwujud.
Sakiti Hati Rakyat
Di sisi lain, masih terkait gelaran HUT RI yang terkesan dipaksakan di IKN, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko malah melontarkan ungkapan bahwa tak ada yang mahal kalau untuk perayaan hari kemerdekaan.
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Tentang hal itu, Iwan yang tak heran dengan bahasa khas pejabat Indonesia dari masa ke masa ini, mengatakan pernyataan tersebut justru tak masuk akal dan menyakiti hati rakyat.
Terlebih di tengah kondisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sedang tidak baik-baik saja. “Masa iya (Moeldoko) tidak tahu kelas menengah Indonesia sudah bertumbangan, ratusan ribu buruh kena PHK, banyak Generasi Z menganggur, dsb.?” heran Iwan.
Maka itu, menurutnya, yang dibutuhkan rakyat bukan pejabat semacam itu tetapi yang punya jiwa amanah dan kemauan untuk mengurusi urusan rakyat dengan sebaik-baiknya.
Namun selama negeri ini memakai sistem demokrasi dalam berpemerintahan maka yang akan lebih banyak terpilih adalah pejabat yang notabene titipan oligarki dan elite parpol, yang nirempati atau tidak memiliki kemampuan memahami perasaan dan pikiran rakyat di bawahnya.
“Mereka tidak punya kepentingan mengurus rakyat, yang mereka urus adalah oligarki dan partainya. Itulah demokrasi,” pungkasnya. [] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat