Mediaumat.id – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Samirat mengkritisi kenekatan pemerintah menaikkan BBM (bahan bakar minyak) saat ini.
“Pemerintah nekat menaikkan harga BBM di siang hari buta. Ini kejutan luar biasa yang sangat menyakitkan bagi rakyat,” kritiknya pada program Dialogika Peradaban Islam ID: AADS (Ada Apa dengan Subsidi), Sabtu (3/9/2022) di kanal YouTube Peradaban Islam ID.
Bagi Mirah, kondisi rakyat saat ini menderita, semenjak pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja meskipun telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi tetap dilaksanakan dan dilanjutkan dengan turunan peraturan pemerintahnya.
“UU ini melibatkan banyak sekali PHK masal di mana-mana dan sangat mudah terjadi, inflasi sangat tinggi, daya beli juga sangat kurang, kemudian harga barang kebutuhan pokok itu luar biasa sangat tinggi, melambung tinggi. Tapi kemudian pemerintah sangat nekat menaikkan BBM jenis tertentu,” tuturnya.
Diketahui dari banyak data yang bisa dipertanggungjawabkan, ia mengungkapkan beban subsidi BBM jenis tertentu kurang lebih hanya Rp11 triliun bukan Rp502 triliun. “Saya mendapat informasi data terkini bahwasanya 502 triliun itu ternyata subsidi termasuk juga untuk pengusaha-pengusaha besar. Ini larinya ke mana, pemimpin dan para pengelola negeri ini, berpihak ke mana?” ungkapnya.
Mirah menyatakan bahwa tidak ada keberpihakan terhadap para pekerja, buruh, dan rakyat kecil di negeri ini. Kalaupun ada namanya bantuan subsidi penerima BSU (Program Bantuan Subsidi Upah) yang sebesar Rp600.000 itu diberikan kepada kawan-kawan pekerja buruh yang upahnya di bawah Rp3,5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Sesungguhnya dampak atas kenaikan BBM ini bukan hanya pada pekerja yang upahnya di bawah Rp3,5 juta, tapi sekarang kan Upah Minimum Pekerja (UMP) rata-rata di Jakarta, Jabodetabek Rp4 juta itu cukup terdampak,” ujarnya.
Ia mengatakan aturan ini dibuat parsial oleh pemerintah dan dikerucutkan menjadi Rp3,5 juta. “Persoalannya kawan-kawan dengan upah Rp3,5 juta ini, kebanyakan hampir 80 persen itu tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini tidak efektif, apalagi pemberian bantuan subsidi upahnya diberikan hanya sekali,” katanya.
Mirah menilai, dampak kenaikan BBM ini bukan sekali. “Tapi sepanjang yang mungkin tidak pernah tahu dan mungkin dua atau tiga bulan yang akan datang, pemerintah akan menaikkan harga BBM lagi,” ucapnya.
Di sisi pekerja buruh kondisinya memang sangat menderita. “Saya sampaikan tadi ada PHK masal di mana-mana, lapangan pekerjaan minim sekali, dan anggota kami ini, beberapa kawan konfederasi dan konfederasi yang lain juga merasakan hal yang sama saat ini,” lanjutnya.
Mirah menegaskan, pemerintah nekat di saat situasi yang tidak tepat dan sedang tidak baik-baik saja, menaikkan harga BBM jenis subsidi tertentu saat ini merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap rakyat. “Saya pastikan bahwa tidak ada kepedulian, tidak ada empati terhadap rakyatnya ketika rakyat susah, BBM naik. Ini mereka seperti tidak peduli,” tegasnya.
Ia menuturkan ada kesalahan dalam pengelolaan negara ini. “Kesalahan total! Harusnya direkonstruksi ulang. Ini kesalahan mengelola, sehingga mereka tidak peduli,” tuturnya.
Menurutnya, banyak cara bagi pemerintah untuk tidak menaikkan BBM ini. “Banyak cara, hentikan proyek kereta api cepat, tidak ada fungsinya, kegunaannya, apalagi kereta api cepat itu akan menggunakan APBN, tidak benar itu. Lalu hentikan dulu pembangunan IKN, untuk apa?” bebernya.
Ia mengakhiri dengan menyoroti penegakan hukum pemberantasan korupsi, para koruptor dijemput tanpa diborgol dan tidak ada pemiskinan bagi mereka. Kemudian menyoroti efisiensi dan fasilitas gratis bagi para pejabat negara beserta keluarganya.
“Mereka (para pejabat) itu tidak bayar dalam mendapatkan BBM (gratis) termasuk istri dan keluarganya. Ini kan menyakitkan, sementara mereka bermewah-mewah, berpesta pora, bersenang-senang tapi rakyatnya yang di bawah itu sedang merasakan penderitaan yang luar biasa,” pungkasnya.[] Ageng Kartika