Puluhan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah bertemu secara virtual dalam sebuah acara bertajuk multaqo ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yang diadakan Sabtu (26/9) dalam rangka menyikapi wacana sertifikasi Da’i atau penceramah yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah radikaisasi.
Hadir dalam acara tersebut setidaknya ada 9 pembicara yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap program sertifikasi ulama apapun balutan dan judulnya. Mereka menganggap bahwa program sertifikasi ulama adalah sebuah program yang mengada-ada dan tidak berkorelasi dengan permasalahan umat saat ini, bahkan program tersebut cenderung menimbulkan kegaduhan dan sarat akan politik kepentingan.
Lebih lanjut disebutkan bahwasanya program tersebut merupakan upaya pengkambinghitaman atas berbagai masalah yang hari ini menimpa umat akibat dari pelaksanaan tata kelola negara yang tidak sesuai syariat Islam maka sudah seharusnya pemerintah justru mengevaluasi sistem sekuler yang selama ini digunakan dalam mengatur kehidupan berbangsa bukan malah menutupi karut marut urusan umat dengan kegaduhan baru bertajuk radikalisme yang diarahkan pada Islam dan kaum muslimin.
Dalam acara tersebut juga menyeruak ajakan untuk menegakkan khilafah yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dan meninggalkan demokrasi sekuler sebab demokrasi adalah pintu bagi berkuasanya para pemimpin yang tidak amanah yang dengannya urusan umat akan diatur dengan aturan selain Islam yang cenderung mengikuti hawa nafsu hasilnya, berbagai masalah menimpa negeri ini mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, diskriminasi dan lain sebagainya. Inilah pangkal dari kebijakan-kebijakan ngawur yang membuat gaduh dan menyesatkan. Maka solusinya adalah dengan kembali pada islam.
Acara Multaqo Ulama Aswaja DKI raya dimulai pukul 20.00 diawali dengan sambutan dari Shohibul hajah Ustad Iib Al-anshori dari forum ulama Aswaja Jakarta Barat. Beliau mengajak para ulama untuk menolak sertifikasi da’i dan penceramah karena dakwah adalah kewajiban yang akan menyelamatkan umat dari kerusakan dan kedzoliman. Sedangkan sertifikasi dai dikhawatirkan akan menghalangi pelaksanaan aktivitas dakwah.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian kalimah minal ulama 9 ulama menyampaikan dengan penuh hikmah secara berturut-turut. Kalimah pertama disampaikan oleh Kyai Nur Alam al Jurjani, Khodim Ma’had Mush’ab bin Umair Tangerang, beliau menyampaikan bahwasanya penguasa lagi bingung sehingga mengeluarkan kebijakan yang membingungkan.
Beliau mempertanyakan bagaimana nanti akan melakukan Dakwah di daerah pedalaman misal Papua jika da’inya harus bersertifikat padahal dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Kalimah minal ulama kedua disampaikan oleh Habib Kholil al Habsy, Pimpinan Majelis Rothibul Haddad Duren Sawit. Beliau menyampaikan bahwasanya kegaduhan ini tidak mungkin muncul tatkala kita berada di dalam sistem pemerintahan Khilafah karena Khilafah akan fokus menyelesaikan persoalan umat bukan mencari kambing hitam atas ketidakmampuan di dalam mengelola negara.
Yang berikutnya, KH. Abu Hanifah dari Forum Komunikasi ulama Aswaja Jakarta menyebut bahwa khilafahlah yang akan menyelamatkan ilmu para ulama sebab hanya dalam sistem khilafah seluruh khasanah fiqh yang selama ini dipelajari dan dipahami ulama akan terlaksana dan bermakna. Ustad Syaifudin Zuhri yang merupakan ulama yang berasal dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan juga menyebut bahwa ulama adalah pewaris para nabi yang harus dimaknai mewarisi pula thariqah atau jalan yang dahulu ditempuh oleh nabi dalam rangka memperbaiki umat serta membangkitkan ya yakni dengan mewujudkan kekuasaan yang mampu meneguhkan agama dan kekuasaan itu adalah Islam.
Kalimah Minal ulama yang berikutnya disampaikan oleh Kyai Haji Asrori Muzakki beliau menyebutkan bahwasanya perjuangan menegakkan Khilafah adalah perjuangan ulama menuju kebangkitan yang hakiki. Beliau menyeru para ulama untuk bergabung bersama gerakan yang terorganisir dalam sebuah wadah yang berupaya dengan sungguh-sungguh menegakkan Khilafah Islamiyah.
Senada dengan pernyataan beliau Kyai Abdul Hakim Mudir dari rumah Qur’an Jakarta menyebut bahwasanya perubahan yang Hakiki hanya bisa diwujudkan dengan sistem Islam semata bukan dengan sistem selain Islam. Sebagai penutup dari kalimah ulama, Ustadz Khoirul Anwar founder Fahma Institut dengan gamblang menyampaikan tentang jejak Khilafah di nusantara bahwa secara historis dan secara Sari nusantara adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kekhilafahan Islamiyah sehingga mengkriminalisasikan Khilafah dengan dalih dia historis dan tidak memiliki akar budaya di Indonesia itu adalah sebuah tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta.
Demikianlah satu persatu pembicara nan alim menyampaikan kalimat penuh hikmah sebagai bentuk nasehat kepada penguasa serta tarbiyah bagi umat. Sebelum doa, Acara tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap ulama ahlus Sunnah wal Jamaah se DKI Jakarta yang secara tegas menolak sertifikasi da’i dan penceramah.
Demikianlah acara nan penuh berkah tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat hingga pukul 22.30 semoga menjadi wasilah kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin.[]
Sumber: shautululama.co