MUI: Bila Beda Pandangan tentang Negara Janganlah Cepat-cepat Lakukan Pendekatan Hukum
Mediaumat.news – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau pemerintah agar tidak cepat-cepat melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang berbeda pandangan terkait negara dan pengelolaannya.
“Dalam hal yang terkait dengan perbedaan pandangan dan pendapat kita tentang negara dan pengelolaannya maka janganlah kita cepat-cepat melakukan pendekatan hukum dan atau security approach tapi sebaiknya kita melakukan pendekatan dialog dan musyawarah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan rujukan utama kita,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. kepada Mediaumat.news, Senin (7/12/2020).
Karena, menurutnya, pendekatan hukum hanya akan terasa manfaatnya bila dalam masalah-masalah yang terkait dengan tindak kriminal, pemberantasan korupsi dan yang semisalnya. Itu pun bila ada kepastian hukum, keadilan hukum dan kemashlahatan yang bisa ditimbulkan oleh hukum tersebut.
“Untuk itu menurut saya gagasan Presiden Jokowi tentang Dewan Kerukunan Nasional yang sudah pernah beliau gagas dalam periode pertama kepemimpinan beliau menurut saya sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk diaktifkan kembali untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat di antara elemen dan kelompok masyarakat,” bebernya.
Ia pun mencontohkan perbedaan pandangan pemerintah dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. “Maka hal itu akan bisa kita selesaikan dengan baik-baik karena masing-masing pihak, seperti kita ketahui, biasanya berbeda dalam satu masalah karena berbedanya informasi, kepentingan dan sudut pandang,” tegasnya.
Lewat Dewan Kerukunan Nasional tersebut menurutnya, pemerintah dan elemen/kelompok masyarakat akan bisa menyamakan persepsi dan pandangan tentang suatu masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan akan bisa menemukan solusi yang tepat dan terbaik bagi bangsa dan negara ini.
“Sehingga negeri ini aman tentram dan damai, kita dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi secara bersama-sama. Apalagi kita sedang menghadapi masalah Covid-19 dan masalah ekonomi yang sangat berat. Untuk mengatasinya, jelas-jelas sangat diperlukan persatuan dan kesatuan yang kuat dari kita semua sebagai warga bangsa,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
