Muhadjir Effendy mengatakan bahwa tingginya keluarga miskin di Indonesia tak lepas dari pernikahan sesama keluarga miskin. “Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru sehingga perlu ada pemotongan mata rantai keluarga miskin, kenapa? Karena kemiskinan basisnya adalah di dalam keluarga,” ucap mantan Mendikbud ini.

Komentar:

Kami mengatakan, Menteri ini tidak paham bahwa akar kemiskinan di Indonesia bukanlah dari keluarga atau pernikahan antar keluarga, tapi dari sistem kapitalisme yang diberlakukan di negeri ini. Ketika ada segelintir orang mendominasi aset nasional.

Dalam Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini.

Bukti lain terjadinya dominasi sekelompok pihak terhadap ekonomi terlihat dari data LPS. Pada Maret 2018, tercatat sebanyak 1% penabung menguasai nominal hingga 57% tabungan di Indonesia yang mencapai Rp 3.280 triliun.

Selain itu hanya sedikit perusahaan yang menguasai beberapa industri. Indikasi oligarki terlihat dari data bahwa 48 grup konglomerasi keuangan menguasai hampir 67,25% atau Rp 3,63 triliun dari total aset sistem jasa keuangan yang mencapai Rp 5.893 triliun pada Juni 2017.

Tak hanya itu, dalam buku ini juga menjabarkan Laporan Credit Suisse 2018 yang menyebutkan bahwa 1% rumah tangga terkaya Indonesia menguasai 47% kekayaan nasional. Lalu 10% penduduk terkaya menguasai 57% kekayaan nasional.

Dengan pernyataan ini, terlihat pemerintah sepertinya malah menyalahkan masyarakat miskin, bukan malah berusaha keras menyelamatkan mereka, yakni dengan merombak sistem perekonomian dan kebijakan negara yang hanya berpihak pada segelintir kaum kapitalis, dan menciptakan keadilan perekonomian bagi rakyat. Namun kondisi itu tidak mungkin terjadi selama pondasi perekonomian negara adalah kapitalisme-liberalisme, yang ditopang oligarki politik.

Hanya dalam syariat Islam negara diberikan amanah untuk menjamin kebutuhan pokok setiap warga, memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan tingkat hidup yang layak. Negara Khilafah menurut syariat Islam juga berkewajiban mencegah terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir orang, bahkan bisa menjatuhkan sanksi pada siapa saja yang sengaja melakukan penimbunan kekayaan.[] Iwan Januar / LS