Mediaumat.info – Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran belanja negara di tahun ini, dinilai sebatas gimik untuk sekadar menunjukkan seolah bersikap pro rakyat.
“Menandakan apa yang digagas hanya emosional dan gimik untuk menunjukkan seolah dia pro rakyat,” ujar Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community (MSC) Muhammad Ayyubi kepada media-umat.info, Rabu (12/2/2025).
Salah satu indikasinya, di tengah kondisi keuangan negara yang defisit, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru mengangkat 6 orang sebagai stafsus menhan, termasuk influencer Deddy Corbuzier yang bertugas di bidang komunikasi sosial dan publik.
Dengan kata lain, terlepas besaran gaji dan tunjangan yang bakal menjadi pengeluaran negara, pengangkatan stafsus oleh menteri patut menjadi sorotan publik. Apalagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah untuk mengangkat stafsus dengan alasan mencegah pemborosan anggaran daerah.
Begitu pula ketika Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun, di saat yang sama anggaran makan siang gratis yang sangat besar tetap dipertahankan.
Itu pun pagu anggaran Kementerian Pendidikan, kata Togar M. Simatupang, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, saat dikonfirmasi melalui pesan pendek pada Ahad, 9 Februari 2025, hanya 7,9 persen dari dana pendidikan 20 persen yang dianggarkan di APBN 2025.
Belum lagi ditekennya aturan pekerja dirumahkan atau PHK terhadap ratusan karyawan TVRI penyiaran daerah. Yang meskipun setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Direktur Utama (Dirut) TVRI Iman Brotoseno dan Dirut RRI I Hendrasmo bersedia untuk tak melakukan PHK karyawan meskipun ada efisiensi anggaran.
Maknanya, di tengah langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan restrukturisasi anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebesar ratusan milyar rupiah, pemerintah justru membentuk formasi kabinet berikut stafsus paling gemuk sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Pun demikian dengan berbagai dana riset BRIN yang juga dipangkas karena alasan efisiensi, tetapi Prabowo malah akan menggelar pelantikan seluruh kepala daerah pada saat bersamaan di Jakarta ditambah lagi diklat retreat 14 hari di Magelang yang tentunya membutuhkan biaya tak sedikit.
“Aneh, kebijakan yang setiap orang bisa melihat adanya ketidakkonsistenan yang mencolok,” kata Ayyubi seraya menyebut sifat tersebut sebagai keculasan berbalut kebijakan efisiensi.
Menariknya, di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun, ternyata tidak semua kementerian atau lembaga terkena pemotongan anggaran.
Hingga berita ini ditulis, tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipangkas Sri Mulyani. Beberapa di antaranya adalah Polri, dengan anggaran sebesar Rp126,6 triliun; Kementerian Pertahanan (Rp166,2 triliun); dan Badan Intelijen Negara (Rp7 triliun).
Selain itu, lembaga tinggi negara, seperti DPR, Mahkamah Agung, lolos dari rencana pemotongan anggaran. Begitu pula lembaga kepresidenan.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat