Mediaumat.news – Moeldoko sebut ‘vaksin berbayar merupakan keinginan rakyat untuk membantu percepatan target vaksinasi Covid-19’, dinilai menyesatkan!. “Jelas itu menyesatkan! Cepat atau lambat itu perkara political will dan manajemen yang baik,” tutur Pengamat Kebijakan Publik Erwin Permana kepada Mediaumat.news, Kamis (15/7/2021).

Menurutnya, jika pemerintah memiliki political will dan serius mengurusi rakyatnya, pemerintah bisa melakukan tata kelola distribusi dengan memanfaatkan berbagai lembaga pemerintahan. “Pemerintah bisa mengerahkan instansi-instansi Pendidikan/Kesehatan hingga mengerahkan TNI/Polri agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dilakukan vaksinasi,” ungkapnya.

Baca juga: Kesulitan Dana Tangani Covid-19, Malah Memberikan PMN ke BUMN

Erwin menilai, membisniskan vaksin ini mengkonfirmasi dua hal. Pertama, cerminan negara kapitalis liberal yang berbisnis dengan rakyatnya, rakyat yang sudah susah dieksploitasi oleh segelintir orang yang berkuasa. Kedua, negara sudah tidak punya duit, karena tata kelola keuangan negara yang amburadul dan utang yang menumpuk.

Ia mengatakan, dalam Islam negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, negara akan memenuhi semua urusan rakyat dengan cara yang ahsan. “Negara wajib mengelola kepemilikan umum agar hasilnya sampai di tangan tiap-tiap individu masyarakat,” pungkasnya. [] Ade Sunandar