Meski Sebut Xi Jinping Diktator, Hubungan AS-Cina Tidak Jadi Tegang
Mediaumat.id – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menyatakan meski Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pemimpin China Xi Jinping sebagai diktator namun hal itu tidak serta-merta menjadikan relasi AS-Cina menjadi tegang.
“Apakah ini menjadi relasi AS-Cina akhirnya kemudian seolah-olah menjadi tegang, ya nggak juga,” jelasnya dalam Kabar Petang: Label Diktator untuk Xi Jinping, Rabu (28/6/2023) di kanal YouTube Khilafah News.
Menurutnya, pernyataan kepala negara tidak bisa disimpulkan menunjukkan relasi dari negara itu secara kesuluruhan. “Ini tidak bisa disimpulkan bahwa sebuah statement dari kepala negara itu menunjukkan relasi negara itu secara keseluruhan,” jelasnya.
Jadi, terang Budi, pernyataan Biden tersebut lebih menunjukkan perbedaan sistem politik AS dengan Cina saja.
“Ketika _vis a vis_ dibandingkan dengan sistem politik Cina ya tentu berbeda, makanya kemudian statement itu muncul, karena China secara politik dia menganut sistem komunisme, kemudian kepemimpinan partai tidak ada partai lain selain partai komunis, kemudian pemilihan pemimpin itu sifatnya tersentralistik dan itu tentu berbeda dengan nilai-nilai yang diusung oleh AS,” ungkapnya.
Karena sistem politik tersebut yang diusung Cina sehingga dalam nilai demokratisasi AS menilai Cina adalah kediktatoran.
“Amerika mengusung nilai demokrasi, melibatkan partisipasi warga, terjadi pemilu yang mereka klaim sebagai transparan,” ungkapnya.
Jadi Objek
Selain itu, Budi menilai, di balik konstelasi politik antara AS dan Cina, negara-negara Muslim masih menjadi objek dari kontestasi politik negara-negara besar. Karena itulah muncul berbagai penindasan dan kezaliman.
Menurutnya, menjadi PR dari umat Islam bagaimana untuk menaikkan level privilege politik dunia Islam agar masuk ke dalam kancah kontestasi internasional. Selama belum ada negeri Muslim yang masuk ke level itu maka situasi seperti inilah yang harus diterima.
“Penindasan akan selalu terjadi, kezaliman akan ada,” tegasnya.
Budi menilai, untuk menaikan negara Muslim naik pada level itu, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali terjadi proses ideologisasi Islam.
“Kalau tidak dengan itu maka apa yang jadikan alasan, Islam itu harus kemudian masuk ke dalam konstelasi internasional,” pungkasnya.[] Ade Sunandar
