Biaya subsidi dan upah ditekan dari biaya neraca Tunisia, dalam menghadapi aliran pengeluaran, imbas dari penurunan pendapatan yang signifikan, di mana sebagian darinya harus dibiayai melalui pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang telah disetujui dalam tahun anggaran berjalan.

Menurut mantan menteri keuangan, sekaligus pakar ekonomi, Slim Besbes, pemerintah saat ini membayar upah bulanan melalui bank-bank lokal dengan menerbitkan obligasi treasuri yang diperkirakan mencapai 200 juta dinar, yang menunjukkan bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama.

Dimulai pada bulan Februari, Departemen Keuangan menandatangani perjanjian pinjaman mata uang keras dengan 17 lembaga keuangan lokal untuk memobilisasi 455 juta euro (1417,17 juta dinar) untuk menyediakan pendapatan bagi anggaran negara tahun 2020.

Angka-angka yang disebutkan dalam undang-undang anggaran menunjukkan bahwa Tunisia akan membayar utang senilai 11,6 miliar dinar, yang didistribusikan antara 7,9 miliar dinar utang pokok (2,8 miliar dolar), dan 3,7 miliar dinar (1,3 miliar dolar) bunga utang (alaraby.co.uk, 19/02/2020).

**** **** ****

Meski catatan neraca perdagangan makanan selama Januari 2020, surplus 26,6 juta dinar, dibandingkan dengan defisit 142,9 juta dinar pada Januari 2019, di mana nilai ekspor impor mencapai 106,3 persen dibandingkan dengan 74,1 selama Januari 2019, menurut indikator yang diterbitkan oleh National Observatory of Agriculture di situs webnya Kamis lalu. Terlepas dari indikator yang baik ini, tetap saja situasi ekonomi di Tunisia memburuk dan terus menurun. Situasi buruk ini disebabkan oleh:

• Penguasa Tunisia bergantung pada negara-negara Barat dan Dana Moneter Internasional (IMF), sehingga mereka semua tunduk pada rekomendasi (keputusan) IMF. Padahal semua orang tahu bahwa mengikuti kebijakannya menyebabkan kebangkrutan negara, tidak mengurusi urusan masyarakat, dan tidak memperhitungkan kepentingan rakyat.
• Ketidakmampuan dan kelemahan para penguasa untuk menemukan solusi nyata bagi negara, disebabkan mereka lebih peduli terhadap cara mempertahankan kursinya saja. Oleh karena itu, semua kebijakan ekonomi mengadopsi sandaran yang sama, dan menenggelamkan negara dengan pinjaman. Mereka sekarang terus menggadaikan negara, padahal begitu telanjang bahwa pinjaman ini justru akan memperburuk situasi, dan tidak berkontribusi sma sekali pada solusi.
• Penguasa tidak menyadari bahwa masalah ekonomi tidak terletak pada pengadaan dan penyediaan kekayaan, tetapi lebih pada pendistribusiannya. Jadi, mereka seharusnya mencari solusi dan kebijakan dari Islam yang mengatur bagaimana kekayaan didistribusikan. Islam menentukan kepemilikan, menjelaskan dasar yang harus menjadi landasan anggaran, dan menyelesaikan semua masalah ekonomi, di mana Islam menyusun sistem yang lengkap, yang dengannya akan mengubah secara radikal kondisi negara. []

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 21/02/2020.