Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Prof. Fahmi Amhar: Kontroversial, Karena…
Mediaumat.news – Diangkatnya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinilai Pakar Riset Sistem Informasi Spasial Prof. Dr. -Ing. Fahmi Amhar memang kontroversial.
“Memang jadi kontroversial, karena Megawati adalah Ketua Umum PDIP. Dan kita tahu bagaimana sikap rata-rata kader PDIP terhadap riset dan ilmu pengetahuan saat ini,” jelasnya kepada Mediaumat.news, Jumat (7/5/2021).
Menurutnya, sikap para kader PDIP rata-rata tidak menghargai berpikir ilmiah, riset maupun ilmuwannya. “Para kader mereka lebih menghargai klenik, perdukunan dan cuan (hoki/untung) instan yang diberikan oleh patron (pelindung) politik maupun ekonomi. Sedangkan nasehat ilmiah hanya digubris sepanjang tidak mengganggu agenda/kepentingannya,” tegasnya.
Hal itu tambahnya, bisa dilihat dari keputusan-keputusan internal mereka terkait kandidat kepala daerah yang terkadang berlawanan dengan akal sehat. Sehingga pernyataan PDI-P yang meyakini ilmu pengetahuan dan riset sebagai kunci kemakmuran Indonesia, ia sebut hanya sebagai pemanis bibir. “Itu hanya lip service saja, tidak dibuktikan dengan keputusan-keputusan politisnya,” tegasnya.
Tidak Mudah
Apalagi, ungkap Prof. Fahmi, mengelola badan yang terlalu besar seperti BRIN ini, karena meleburkan empat lembaga penelitian nasional— tidaklah mudah. “Yang pasti, mengelola sebuah organisasi yang terlalu besar juga tidak mudah,” ujarnya.
Empat lembaga dimaksud adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Keempatnya merupakan lembaga pemerintah non kementerian.
Terutama Lapan dan Batan. “Karena ada berbagai fungsi, terutama pada Lapan dan Batan yang dikunci di UU Antariksa dan UU Nuklir,” pungkasnya.[] Zainul Krian
