Mediaumat.id – Merespons banyaknya masalah nelayan kecil yang mayoritas miskin, Direktur Lingkar Studi Ekonomi Islam (el-SEI) Arif Firmansyah, S.E., M.M. mengatakan butuh solusi sistemik.

“Masalah nelayan selalu berulang dari masa Presiden Soekarno hingga Jokowi, yaitu kemiskinan masih menghantui mereka. Berarti sistemlah yang bermasalah, sehingga solusinya harus sistemik,” tuturnya di acara Kabar Petang: Solar Langka Nelayan Sulit Melaut, Senin (8/8/2022) melalui kanal YouTube Khilafah News.

Arif mencontohkan, penguasaan laut secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan ikan besar, membuat nelayan kecil susah mendapat tangkapan ikan di wilayah yang banyak ikannya. “Para nelayan kecil itu harus melaut lebih jauh lagi yang berdampak pada tingginya biaya melaut,” jelas Arif.

Ditambah fakta kelangkaan solar, lanjut Arif, membuat harga solar naik sehingga jutaan nelayan tidak bisa melaut karena tidak sanggup membeli solar. “Ini membuat mereka semakin miskin,” tukas Arif.

Permasalahan lain, terang Arif, saat nelayan membutuhkan bantuan permodalan untuk biaya melaut atau perbaikan kapal, mereka terbentur pada birokrasi yang berbelit untuk mendapatkan pinjaman modal.

“Mereka itu rata-rata masyarakat yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sehingga untuk bisa memenuhi permasalahan administrasi kayak permodalan dan sebagainya itu mereka merasa kesulitan, sedangkan pihak pemberi modal baik dari kalangan bank atau non-bank mensyaratkan beberapa hal yang cukup berbelit,” ungkap Arif prihatin.

Ironisnya, tambah Arif, karena mereka susah mengakses modal dari pemerintah dengan pinjaman bunga yang relatif kecil, ini dimanfaatkan oleh rentenir. “Rentenir menawarkan pinjaman modal yang mudah tapi dengan suku bunga yang cukup berat dan tinggi, akhirnya para nelayan itu terjerat rentenir,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan nelayan tersebut, ia mendorong untuk menggunakan sistem ekonomi Islam seraya menitkberatkan kepada tiga hal. Pertama, terkait laut. Dalam konsep ekonomi Islam dijelaskan, tidak boleh dilakukan pengkavelingan sepihak oleh pengusaha besar. “Karena laut ini adalah milik bersama masyarakat sehingga mereka silakan sama-sama mengambil dengan cara yang benar,” ungkap Arif.

Kedua, lanjut Arif, tugas pemerintah itu betul-betul melayani umat dan memberikan pelayanan terbaik pada umat bukan malah membuat umat itu susah termasuk akses modal tadi. Ketiga, akses modal dalam Islam tidak menggunakan prinsip ribawi. [] Irianti Aminatun