Mediaumat.news – Penunjukan Izedrik Emir Moeis, mantan terpidana kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), anak usaha PT Pupuk Indonesia, dinilai semakin memperkuat tata kelola BUMN yang kacau.

“Penunjukkan Emir Moeis sebagai komisaris PT PIM semakin memperkuat tata kelola yang tidak baik, dalam bahasa tegasnya kacau pada BUMN di negeri ini,” ujar Direktur Indonesian Justice Monitor Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.news, Jumat (06/08/2021).

Ia bahkan mempertanyakan, bagaimana bisa sosok yang cacat secara karakter bisa dijadikan pengawas aset milik umum. Padahal urusannya nanti terkait dengan pelayanan kepentingan publik. “Ini sangat lucu, tidak logis, sekaligus rusak,” tegasnya.

Seperti diketahui, Emir Moeis merupakan politikus PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999-2004 lalu. Bahkan pernah menjabat Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI periode 2004-2009.

Dengan demikian Agung menduga, dibalik itu semua terdapat kepentingan politis. Apalagi bila dikaitkan dengan proses election 2024 dalam konteks demokrasi yang semakin dekat dan sangat mahal, tentu modal pemenangan harus segera disiapkan.

Sehingga tak bisa diharap banyak, aset publiklah yang pada akhirnya menurut Agung, berpeluang dijadikan sumber modal. “Rahasia umum bahwa BUMN selama ini diduga kuat dijadikan sapi perahan untuk kepentingan politik maupun pribadi,” ungkapnya.

Di sisi lain ia mengungkapkan, masih banyak anak bangsa yang profesional, berintegritas, tak pernah memiliki cacat karakter terkait aset publik, yang patut dan seharusnya dijadikan pengelola maupun pengawas aset publik tersebut.

Namun, lagi-lagi ia menyayangkan sosok anak bangsa yang demikian, selalu tak punya tempat di tengah kerusakan sistem tata kelola negeri yang kapitalistik dan penuh dengan para oportunis yang memanfaatkan situasi. “Bila dugaan kuat ini benar, maka ini bentuk perusakan negara yang sangat nyata,” pungkasnya. []Zainul Krian