Mediaumat.news – Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B. Ponto saat wawancara di salah satu saluran TV swasta nasional yang mengatakan tidak setuju Israel disebut menjajah Palestina, disayangkan oleh Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana.
“Penjajahan Israel terhadap tanah Palestina semestinya sudah menjadi pemahaman umum bagi siapa pun,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Selasa (25/5/3021).
Ia memandang, pernyataan itu berawal dari ketidakakuratan mantan Kabais tersebut dalam melihat realitas yang terjadi di sana, justru pengambilalihan wilayah. “Realitas di Palestina adalah pengambilalihan wilayah yang dimiliki bangsa Palestina oleh bangsa Yahudi melalui perantara Inggris yang memenangkan Perang Dunia Pertama,” ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam Deklarasi Balfour 1917, Inggris menjanjikan dan memfasilitasi upaya migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Bahkan tambahnya, Inggris pula yang membantu menyiapkan pilar-pilar pembentukan negara Israel hingga diproklamasikan tahun 1948.
“Fakta sejarah yang sangat kentara ini sudah sangat jelas terjadi penjajahan di sana. Penjajahan dalam arti penguasaan wilayah yang bukan miliknya dan diklaim sebagai miliknya,” terangnya.
Resolusi 181
Negara Palestina, lanjut Budi, awalnya dijanjikan akan berdiri berdampingan bersama Israel melalui resolusi 181 tentang pembagian Palestina yang disahkan Majelis Umum PBB tahun 1947. “Ini pula yang dianggap sebagai solusi menurut masyarakat internasional, two state solution (solusi dua negara),” jelasnya sembari menyayangkan sikap Indonesia yang turut mengamininya.
Sebab, menurut Budi, solusi tersebut absurd, dan justru melegalisasi penjajahan Israel atas bangsa Palestina dengan membagi wilayah jajahan dengan penjajahnya.
Bahkan sejak proklamasi Israel 1948, bangsa Palestina tidak berkesempatan memproklamirkan kemerdekaan negaranya. Sehingga secara riil, tambahnya, tidak ada negara Palestina hingga sekarang. “Adapun entitas yang seolah menjadi pemerintah Palestina, adalah entitas yang semu yang tidak benar-benar memiliki kedaulatan sebagai sebuah negara,” timpal Budi.
Sedangkan rakyat dan pemerintahan Palestina yang kini menguasai daerah Jalur Gaza dan Tepi Barat, hakikatnya, menurut Budi, mereka tetap berada dalam kontrol Israel. “Secara riil, mereka sangat bergantung kepada Israel dalam mengelola apa yang mereka sebut sebagai negara Palestina,” pungkasnya.[] Zainul Krian