Mahfud Sebut Korupsi Era Reformasi Meluas, Pamong Institute: Karena Demokrasi Rumit dan Mahal

Mediaumat.news – Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut korupsi era reformasi lebih meluas dibandingkan orde baru, dinilai Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky karena memang proses politik demokrasi yang rumit dan mahal.

“Pangkal masalah korupsi di negeri ini adalah digunakannya sistem politik demokrasi yang rumit dan biaya yang sangat mahal itu kelak melahirkan pejabat politik yang tersandera utang politik,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Kamis (27/5/2021).

Hal itu, sambungnya, juga sebagai pengakuan atas kegagalan rezim Jokowi sekaligus wujud pengakuan jujur bahwa tindak pidana korupsi di era pemerintahan sekarang lebih meluas dibanding sebelumnya.

“Jangankan mau memberantas korupsi, sekadar mencegah orang terdekatnya untuk tidak korupsi saja gagal. Terbukti dua menterinya (Menteri KKP dan Mensos) ditangkap KPK pada akhir tahun 2020 lalu,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, seorang politisi sebaik malaikat pun yang ingin menduduki jabatan publik, harus melewati proses politik yang membutuhkan akses dan biaya politik tidak murah tersebut. “Ia tak bisa mencalonkan diri jika tak dapat ‘perahu’ alias diusung partai,” tegasnya.

Reproduksi Koruptor

Menurutnya, sistem politik demokrasi sekuler itu, akan terus-menerus memproduksi para pejabat yang terpapar virus korupsi. Bahkan sistem politik mahal tersebut juga mereproduksi para koruptor. “Yang terjadi adalah para koruptor lahir terus untuk mengisi jabatan publik dan membuat aturan-aturan publik yang kelak akan mengatur dan menentukan nasib negeri ini,” timpalnya.

Dengan demikian, tegasnya, bahwa korupsi di negeri ini bukan saja makin meluas, tetapi sudah memasuki ‘ring satu’ istana negara. Maka, ia menilai, wajar jika indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia makin melorot. “Data di tahun 2020 menunjukkan IPK turun dari 40 ke 37. Akibatnya, peringkat Indonesia pun turun dari 85 ke 102 di antara 180 negara di dunia,” ungkapnya.

Solusi

Sebagai solusi, ia pun menuturkan, sistem sekular berbiaya tinggi tersebut mestinya diganti dengan sistem non sekular dan berbiaya murah. “Dalam hal ini kita bisa belajar dan mengambil teladan dari para pemimpin dunia yang terbukti sukses melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya.

Menurutnya, sistem yang baik hanya berasal dari Zat Maha Baik, Allah SWT sang Pencipta alam semesta. “Pelaksanaan sistem itu telah dicontohkan oleh manusia terbaik di muka bumi ini (Nabi Muhammad SAW). Yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya (Khalifah Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, dll.),” pungkasnya.[] Zainul Krian

Share artikel ini: