Lumrah di Negara Demokrasi, Jenderal Backing Bisnis Oligarki?

Mediaumat.info – Membahas adanya keterlibatan Jenderal aktif maupun purnawirawan menjadi backing bisnis oligarki, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengungkapkan hal tersebut adalah fenomena lumrah di negara demokrasi.
“Saya sampaikan bahwa koalisi praktik di mana para jenderal menjadi backing-an oligarki itu maklum dan lumrah di berbagai negara corporate atau negara-negara korporasi atau negara-negara yang sudah mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi,” ungkapnya dalam Catatan Peradaban: Jenderal Backing Bisnis Oligarki? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Kamis (30/1/2025).
Pasalnya, sistem politik demokrasi yang di dalamnya memerlukan biaya tinggi maka memerlukan donatur untuk mendukung dalam kontestasi politk. Sehingga, dalam membuat undang-undang, mengatur masyarakat dan berbagai potensi untuk melindungi oligarki, kepentingan bisnis bahkan benefit bisnis semata.
“Kalau seorang jenderal, ingin maju dalam kontestasi politik, maka dia harus menggandeng investor politik atau pendanaannya. Inilah sumber pertama kenapa terjadi praktik adanya oknum-oknum atau baik dari kalangan TNI, Polri maupun yang lainnya terlibat dalam backing-backing kepada oligarki,” jelasnya.
Ia pun menjelaskan faktor penyebab jenderal menjadi seperti itu. Level puncak tertinggi kepemimpinan seseorang adalah kepemimpinan politik, jenderal hanya bisa memimpin kalangan militer tetapi tidak bisa memimpin semua kalangan masyarakat.
“Oleh karenanya, kalau dia ingin menjadi pemimpin di level semua kalangan, masyarakat sipil dan seterusnya, maka dia harus terjun ke dunia politik. Nah, untuk terjun ke dunia politik dalam sistem demokrasi yang berbiaya tinggi, maka dia harus dekat dengan dua hal, dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan milik modal,”jelasnya.
Jika jenderal masuk dalam jajaran komisaris dalam sebuah perusahaan, katanya, hanya untuk menakut-nakuti, menjadi back up agar tidak diganggu bahkan untuk memperlancar bisnisnya. Hadirnya seseorang yang tidak profesional di bidang tersebut dibutuhkan hanya personnya saja.
“Kalau ada jenderal, jenderal yang lain akan mengganggu, kurang enak, ah kira-kira gitu!” tandasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat