Luhut Hanya Berdalih untuk Merasionalkan Membanjirnya TKA Cina di Indonesia
Mediaumat.news – Alasan menteri Luhut Binsar Pandjaitan mendatangkan TKA Cina ‘karena penduduk di lokasi proyek pendidikannya rendah’ dinilai hanyalah dalih untuk merasionalkan banyaknya tenaga kerja asal Negara Cina di Indonesia.
“Itu tidak nyambung antara isu yang berkembang dan solusinya, sehingga ini bisa disebut hanya sebuah kamuflase atau dalih untuk merasionalkan membanjirnya tenaga Cina di Indonesia,” ujar aktivis ‘98 Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.news, Rabu (16/9/2020).
Menurutnya, pendidikan yang masih rendah dari masyarakat di lingkungan perusahaan itu merupakan satu sisi, sedangkan membanjirnya TKA Cina ke Indonesia merupakan sisi yang lain dan tidak berkaitan, karena pada faktanya pekerja kasar pun masih diambil pula dari Cina.
“Karena persoalan tenaga Cina ini lebih cendrung pada persoalan seperti yang menjadi penelitian LIPI, setiap investasi yang keluar dari Cina itu harus terkait dengan tenaga kerjanya juga kemudian pernah ada kerja sama Indonesia dengan Cina yang poin besarnya adalah termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja harus dari Cina,” jelas Agung.
Ia menjelaskan, yang menjadi masalah sebenarnya dari membanjirnya TKA Cina di Indonesia adalah hasil dari kerja sama investasi Cina dan Indonesia. Dalam kerja samanya, Cina mewajibkan untuk mendatangkan pekerja dari negaranya karena surplus pekerja yang berlebihan di sana.
“Jadi apa yang menjadi persoalan TKA yang membanjir dari Cina ini adalah surplus TKA Cina yang ingin dilempar ke luar negara mereka dan Indonesia menyetujui hal tersebut,” tegas Agung.
Menurutnya, ini juga sekaligus mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan pendidikan yang baik sehingga kapasitas SDA Indonesia sangatlah rendah.
“Ini memang persoalan kita sendiri, dan ini menunjukkan ketidakberhasilan rezim kapitalis negeri ini yang tidak mampu membangun sumber daya manusia dengan baik, kenapa? Karena memang rezim kapitalis menjadikan pendidikan itu sebagai komoditas, sehingga pemerataan pendidikan itu kurang mendapatkan perhatian yang optimal,” pungkas Agung.[] Fatih Solahuddin
