Mediaumat.news – Menanggapi pertemuan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (9/10) di Provinsi Yunnan terkait proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelijensi artifisial serta pertukaran budaya dan masyarakat, Sekjen LBH Pelita Umat Panca Putra Kurniawan menilai kerja sama internasional dalam suatu perjanjian (agreement) harus untuk kepentingan nasional.
“Secara konstitusional pemerintah wajib melindungi tumpah darah Indonesia. Kerja sama internasional dalam suatu perjanjian (agreement) harus untuk kepentingan nasional, artinya perjanjian internasional itu harus diakhiri bahkan dibatalkan kalau merugikan Indonesia. Ini amanat undang-undang. Kepentingan nasional harus diartikan secara luas, meliputi politik, tenaga kerja, lingkungan, sosial, dan hukum,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Ahad (11/10/2020).
Menurutnya, bukan rahasia lagi kalau jalur maritim adalah kekuatan dan kedaulatan negara. Artinya kalau maritim dikuasai oleh asing, sekalipun dengan dalih investasi, hakikatnya negara sudah menggadaikan kedaulatannya. “Sebagai negara maritim, Indonesia adalah pasar yang besar sekali (huge market),” ujar Pengamat Hukum Maritim dan Investasi tersebut.
Ia menilai Indonesia yang religius, sejatinya berseberangan dengan kepentingan ideologi Cina. “Sebagai negara ideologis sepertinya Cina mustahil membawa ‘bus kosong’ dalam proyek BRI ini,” ungkap praktisi dan akademisi hukum tersebut.
Menurutnya, dominasi Cina dalam proyek BRI dengan bentuk hubungan banyak negara (multilateralisme) berbahaya sekali apabila jaminan kepentingan nasional Indonesia terabaikan bahkan nyata-nyata tergadaikan. Penting agar rakyat terus mengawasi proyek BRI ini. Jangan sampai pelabuhan-pelabuhan (port) di Indonesia justru dikuasai asing.
“Pemerintah harusnya terus memperkuat kemandirian bangsa, terutama sektor maritim dengan potensi besarnya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it