Mediaumat.id – Sinyal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bahwa harga Pertalite dan LPG 3 kg akan naik menyusul Pertamax, terutama karena harga LPG 3 kg tidak pernah naik sejak 2007 silam dinilai menyesakkan dada.

“Terkait dengan rencana pemerintah kita ingin menaikkan harga pertalite dengan gas LPG 3 kg, itu tentu menyesakkan dada kita,” ujar Dr. R. Deni M. Danial, MM. dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi) dalam acara Kabar Petang, Rabu (6/4/2022) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurut Deni, minyak bumi dan gas itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Masyarakat tidak akan pernah lepas dari energi karena dipakai setiap hari, baik minyak bumi maupun gas. Apalagi pertalite dan gas LPG 3 kg atau yang biasa disebut tabung melon ini banyak dipakai masyarakat kelas bawah.

Berkaca pada kenaikan harga tahun 2012 yang lalu, Deni melihat, dampak kenaikan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebab dalam ekonomi itu ada yang namanya komponen biaya, dengan kenaikan ini maka komponen biaya tersebut akan ikut naik.

Kemudian, kata Deni, kenaikan harga ini akan memicu inflasi. Dengan kenaikan harga di atas 2.000 saja, maka akan memicu kenaikan harga barang-barang juga. Sehingga diperkirakan bisa timbul inflasi sebesar 2 persen bahkan lebih.

Dampak yang lain sebut Deni adalah ongkos produksi dan distribusi akan naik, karena biasanya perusahaan-perusahaan industri ketika memproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya itu menggunakan BBM rata-rata sebesar 30 persen. Jadi BBM itu digunakan untuk menghitung komponen harga jual sebesar 30 persen.

Terakhir, beber Deni, dampak kenaikan harga ini bisa menambah kemiskinan. Menurut data BPS orang miskin itu adalah orang berpenghasilan 300 ribu per bulan. Maka dengan harga barang-barang yang naik, penghasilan 300 ribu itu akan menurunkan lagi daya beli masyarakat miskin tersebut.

“Dan ini saya kira dampak-dampak yang akan terjadi, sebagaimana pengalaman yang terdahulu. Oleh karena itu saya bisa dan berani mengatakan bahwa untuk kebijakan kenaikan ini, menurut saya sangat-sangat tidak tepat,” pungkasnya.[] Agung Sumartono