Lubang Bekas Tambang Telan 40 Korban Jiwa, IJM: Akibat Kerakusan Oligarki

Mediaumat.id – Banyaknya lubang bekas tambang terbengkalai di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sudah 40 kali menelan korban jiwa (2011-2021), dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana akibat kerakusan kaum oligarki yang berkolaborasi dengan rezim penguasa.

“Jelas ini adalah salah satu derita masyarakat Kalimantan Timur akibat kerakusan kaum oligarki yang berkolaborasi dengan rezim penguasa,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Ahad (6/2/2022).

Agung memandang, lubang tambang itu adalah sebuah keniscayaan dari operasi penambangan. Apalagi penambangan batu bara yang terbuka berpeluang banyak muncul lubang tambang. Dan saat lubang tambang dibiarkan, terdapat tantangan keamanan buat manusia maupun binatang. Karena lubang tambang ini kondisinya dalam dan luas dengan pengamanan yang lemah sehingga sangat berisiko.

“Hal ini harusnya segera direklamasi oleh badan usaha pertambangan, karena kewajiban undang-undang,” ucapnya.

Agung mengingatkan, setiap nyawa yang menjadi korban adalah tanggung jawab dunia akhirat pada pemilik badan usaha pertambangan. Selain itu rezim penguasa juga akan diminta pertanggungjawaban dunia akhirat karena rezim yang mengeluarkan izin usaha pertambangan itu dan membiarkan kerusakan ini berjalan.

Agung mengungkapkan, indeks lingkungan hidup semakin menurun di Kalimantan Timur. Risiko banjir semakin meningkat, kualitas air dan udara semakin memburuk. Selain itu masyarakat umum termasuk masyarakat adat semakin terpinggirkan dan memiliki kerentanan terkait keberlanjutan penghidupan mereka.

Intinya, kata Agung, ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat Kalimantan Timur mengalami kerusakan. Tapi para oligarki tidak akan peduli terhadap hal ini, sebab dalam benak mereka adalah profit dan profit. Kalau pun peduli misalnya dalam bentuk CSR, tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. “Inilah sistem kapitalisme,” tegasnya.

Agung menegaskan, waktunya sistem kapitalisme ini harus segera diubah. Sumber daya air, sumber daya alam, sumber daya energi, mineral dan batu bara yang melimpah adalah milik seluruh rakyat, tak boleh diserahkan kepada pribadi atau swasta.

“Tak boleh menyerahkan konsesi dan keistimewaan pada pribadi atau swasta mengelola hak milik rakyat ini. Semua harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, Muslim maupun non-Muslim. Dan inilah sistem Islam,” pungkasnya.[] Agung Sumartono.