Mediaumat.info – Letnan Jendral (Letjen) Purnawirawaran (Purn) Suharto menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bukan milik rakyat melainkan milik partai.

“DPR ayo memakzulkan Jokowi segera! Enggak bakalan terjadi sampai kapan pun. Karena apa? DPR itu bukan milik rakyat, (tapi) milik partai!” ujarnya dalam video Gak Ada Takutnya! Purn TNI Ini Nekat Tantang Rezim: Kalau Mau Dikandangkan Kandangkanlah, Ahad (3/12/2023) di kanal YouTube Refly Harun.

Naif memang, kata Suharto, hampir 300 juta manusia di negeri ini dikendalikan oleh sembilan partai yang tidak ada kepastian terkait legal standing-nya (kedudukan hukum).

“Ya seperti pernyataan saya yang lalu, legal standing-nya hanya pada karena mereka tajir punya duit, bisa bentuk partai dan sekarang untuk bisa mendapatkan suara rakyat, bekerja sama dengan oligarki,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan bekerjasamanya antara DPR dengan oligarki, ekonomi bisa masuk banyak di situ. “Jadi oligarki politik bertemu dengan oligarki ekonomi yang tidak berlandaskan kepada rakyat,” bebernya.

MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga dikeluhkan Suharto bukan kedaulatan rakyat juga. “Dulu MPR itu betul-betul berdaulat, presiden itu mandataris (pesuruh), daripada MPR sekarang, enggak begitu,” ujarnya.

Sekarang, lanjut Suharto, ketika presiden begitu dilantik membuat kebjiakan yang tidak pro kepada rakyat. Di antaranya: pemindahan ibu kota ke Kalimantan dengan pemberian hak guna usaha (HGU) yang panjang pada investor dan memuluskan anaknya menjadi calon wakil presiden (cawapres.

“Anak akan masuk menjadi konstestan di wakil presiden, peraturan enggak menentukan peraturan diubah peraturan dipaksa, ini enggak negara demokrasi ini,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi