Mediaumat.info – Peringatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada pemerintahan yang baru agar jangan membawa orang-orang toxic (beracun/menyusahkan orang secara fisik ataupun mental) mendapat tanggapan dari Direktur Siyasah Institute Iwan Januar.

“Kalau ukuran toxic digunakan untuk menilai kalangan yang kritis terhadap kebijakan penguasa yang keliru dan merugikan hajat hidup rakyat, maka pernyataan Luhut hanya menguatkan imej kalau negara sedang tidak baik-baik saja,” tuturnya kepada Media-umat.info, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, praktik kekuasaan otoritarian sedang terus ditampakkan dan coba dipertahankan. “Kekuasaan sepi nalar kritis publik menguatkan adagium Lord Acton; power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” ujarnya.

Harusnya istilah toxic itu, kata Iwan, digunakan untuk menilai apakah para penguasa dan kebijakan yang diambil berpihak pada kemaslahatan publik atau justru menjadi beban derita? “Siapa yang benar-benar diuntungkan; rakyat atau oligark?” tanyanya.

Ia mengingatkan agar umat melihat bahwa negeri ini harus diselamatkan dari dua hal; elite politik dan pejabat yang toxic serta ideologi yang toxic.

“Penguasa toxic adalah elite politik yang korup dan manipulatif. Mereka yang pura-pura berpihak pada rakyat tapi sebenarnya tengah membangun oligarki. Praktik politik macam begini jamak dalam sistem demokrasi. Rakyat hanya komoditas politik untuk direbut suaranya agar elite parpol bisa menuju kursi kekuasaan,” ungkap Iwan.

Ini bukti nyata, di pemerintahan Jokowi sudah terbukti ada lima pejabat kementerian pesakitan terpidana korupsi, satu menteri sudah menjadi tersangka korupsi, satu wakil menteri (wamenkumham) yang terjerat suap dan gratifikasi. Sudah jelas ini orang-orang toxic yang dibawa Presiden Jokowi masuk jajaran pemerintahannya.

“Jadi pernyataan Luhut itu seperti kata pepatah lama; menepuk air di dulang terpercik muka sendiri,” tutupnya. [] Achmad Mu’it